Berdalih Bendera Tauhid, Simpatisan Mulai Berani Kibarkan Bendera HTI

Jakarta-Buntut dari kejadian pembakaran bendera ormas terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh oknum Banser di Garut pada  Senin (22/10/2018) lalu, masyarakat yang tergiring opini untuk membela tauhid tidak hanya sekedar aksi, tetapi sudah berani mengibarkan bendera itu di area perkantoran pemerintahan. Dalih bendera tauhid menjadi alasan massa untuk mengibarkan bendera HTI.

Kejadian itu terjadi di kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Poso di hari yang sama (26/10/2018). Sejumlah orang dari pendemo mengibarkan bendera HTI di dua kantor pemerintahan tersebut sebagaimana beredar foto dan video viral mereka di dunia maya.

Sama dengan dalih kejadian di Garut para peserta aksi mengatakan bendera yang dikibarkan merupakan bendera tauhid. Walaupun sampai saat ini belum ada istilah bendera tauhid, eks Jubir HTI juga membantah bendera di Poso dan Kaltim sebagai bendera HTI.

“itu bukan Bendera HTI, itu Bendera Tauhid.”ujar Ismail kepada suara.com (29/10/2018).

Aksi pengibaran bendera hitam yang disebut bendera HTI telah membuat heboh masyarakat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengibaran bendera HTI terjadi pada saat massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid di depan gedung DPRD Kabupaten Poso  . Sementara di Kaltim pengibaran bendera HTI juga terjadi di hari yang sama saat demo aksi bela tauhid di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Atas aksi yang mulai berani ini DPP Garda NKRI, Haris Pertama, mengecam insiden pengibaran bendera HTI di dua tempat tersebut. Ia mengatakan aksi tersebut penurunan bendera merah putih kemudian menggantinya dengan bendera hitam tersebut merupakan penghinaan terhadap simbol negara. Perbuatan itu juga dinilai menodai perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia.

“Orang-orang yang menaikkan bendera yang organisasinya telah dilarang dan penanggung jawab kegiatan tersebut telah melanggar UU 24 Tahun 2009 pasal 24 juncto pasal 65 juncto pasal 66,” ujar Haris Pertama dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (28/10).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sang geram mendengar kejadian tersebut. Ia menegaskan tindakan ini merupakan pelecehan ideologi Pancasila. Wiranto menilai bahwa aksi ini juga merupakan suatu bentuk pengkhianatan ideologi bangsa.

Lebih lanjut, Wiranto juga meminta siapa saja yang memiliki paham antipancasila untuk segera angkat kaki dari Indonesia.

“Kalau mau kibarkan lagi ya silahkan sana cari tempat lain yang bisa mentolerir. Orang yang tidak setuju dengan ideologi sama Pancasila ya jangan merusak Pancasilanya, pergi saja dari Indonesia, bikin saja tempat lain sana yang sesuai dengan ideologinya,” tukas Wiranto usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara di Hotel Utami, Surabaya, Senin (29/10).

sementara itu, Ketua MUI yang juga Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin ikut angkat bicara kejadian tersebut.  Menurutnya, masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh aksi pengibaran bendera tersebut. Ia meminta agar insiden itu diserahkan ke pihak penegak hukum dan keamanan.

"Iya nanti keamanan yang menyelesaikan. Kita serahkan ke keamanan (polisi) nanti," kata Ma'ruf Amin dalam Rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Minggu (28/10).

Comment

LEAVE A COMMENT