Cegah Radikalisme Susupi Masjid, DMI Akan Buat Kurikulum Untuk Penceramah

Jakarta – Dewan Masjid Indonesia (DMI) bergerak cepat menindaklanjuti temuan adanya masjid di lembaga pemerintah dan kementerian terpapar radikalisme. Sebuah kurikulum bagi penceramah akan dibuat untuk memastikan materi ceramah atau khutbah di masjid benar-benar bersih dari unsur radikalisme, bahkan terorisme.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua DMI yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Wapres JK, pengurus DMI akan membuat batasan-batasan bagi penceramah untuk mencegah radikalisme. 

"Dewan Masjid Indonesia (DMI) selalu minta dibuatkan kurikulum dan juga penilaian kepada penceramah," kata Ketua DMI itu di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

JK menuturkan, batasan itu bukan berarti melarang penceramah. DMI hanya ingin memberikan batasan agar tidak menyebarkan kabar bohong serta tidak berbicara tanpa data.

Namun batasan itu tak berarti penceramah perlu disertifikasi. JK mengatakan, Islam berbeda Katolik atau Kristen yang membutuhkan pendidikan untuk menjadi imam. "Kita tidak punya kyai S1, S2, dan S3. Yang menilai kyai itu ulama atau bukan ulama adalah masyarakat bukan pemerintah. Kearifannya di masyarakat," ujarnya.

Upaya pembatasan penceramah ini diambil sebagai respons dari laporan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyatakan adanya penceramah dan masjid yang terpapar radikalisme. JK mengaku sudah mengantongi daftarnya namun tidak membocorkan detilnya.

"Saya diberikan daftarnya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat," katanya. 

Kebanyakan paparan tersebut terjadi di masjid-masjid pemerintah. JK menuturkan, DMI akan mengumpulkan penceramah dan pengurus masjid yang dianggap radikal. 

"Kami luruskan, Kami pendekatan pada ustad-ustadnya untuk bertemu dan ada satu cara untuk Islam yang wasatiyah, yang menengah," pungkas Wapres.

Comment

LEAVE A COMMENT