barang yang sudah dibeli
barang yang sudah dibeli

Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan

Kalimat yang tertera pada judul artikel ini sangat familiar dalam dunia bisnis, terutama yang bergerak di bidang perdagangan barang, mulai dari pakaian, alat bangunan, forniture, dan peralatan rumah tangga. Dalam keseharian klausul tersebut dengan mudah dapat ditemukan dalam struk pembelanjaan di mini market atau super market yang menjamur di Indonesia seperti Alfamart, Indomart, ataupun sebagian market lokal. Sepintas lalu klausul itu seolah menghilangkan hak pembeli dan membatasi ruang gerak mereka untuk secara bebas menentukan pilihan terhadap barang yang sudah dibeli.

Sementara dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab V pasal 18 dinyatakan bahwa, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal. 9-10).

Lalu bagaimana sebenarnya fikih memandang fenomena tersebut? Apakah dibenarkan mencantumkan klausul tersebut dalam slip nota pembelian atau memampang di area toko?

Dalam kajian fikih muamalah terdapat term khiyar. Para pakar hukum Islam (fuqaha) mendefinisikan khiyar dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan kesepakatan sesuai kondisi masing-masing. Atau khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar’i atau karena kesepakatan pihak-pihak yang berakad.

Baca Juga:  Kaidah Fikih Cabang Ketiga: Solusi Pilihan Dilematis

Khiyar terbagi dalam dua macam, yaitu khiyar naqsh dan khiyar syahwah. Khiyar naqsh adalah hak pilih yang terkait dengan kondisi barang komoditi (mabi’) atau alat tukar (tsaman). Artinya, hak memilih di sini disebabkan adanya cacat yang mengurangi fungsi atau kelengkapan dari objek transaksi, mabi’ dan tsaman. Sedangkan khiyar syahwah adalah hak pilih yang tidak terkait dengan kondisi objek transaksi. Dengan kata lain, objek transaksi (mabi’ dan tsaman) utuh dan baik-baik saja, namun pilihan tersebut didasarkan kepada selera dan faktor-faktor lain di luar objek transaksi. Setidaknya ada dua faktor yang mendasari khiyar ini; (1) faktor keberadaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi belum berpisah, masih di tempat akad (khiyar majlis), (2) faktor adanya syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (khiyar syarat). (Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), III/100).

Pada prinsipnya, jual beli yang telah memenuhi syarat dan telah dilakukan ijab kabul adalah berlaku efektif (luzum) dan tidak dapat dibatalkan, sebab tujuan awal dari transaksi jual beli adalah berpindahnya kepemilikan dari salah satu pihak kepada pihak lain (muta’aqidain). Akan tetapi, aturan hukum Islam menetapkan hak khiyar sebagai bentuk toleransi (rifqan) untuk keduanya. Dengan demikian, khiyar dimaksudkan untuk tujuan menjamin agar transaksi yang dilangsungkan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya (‘an taradlin) dari piahk-pihak yang bersangkutan. (Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1985), IV/519).

Terkait hak khiyar ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik khiyar majlis itu tidak ada, transaksi jual beli telah berlaku efektif sejak terjadinya ijab kabul. Perlu dipahami bahwa khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di tempat akad. Bahkan dalam pandangan Hanafiyah khiyar tidak akan pernah ada terkecuali diadakan oleh pihak-pihak terkait melalui kontrak dan perjanjian yang disepakati bersama.

Baca Juga:  Kaidah Fikih Cabang Keempat: Memposisikan Hajat

Namun menurut Syafi’iyah dan Hanabilah khiyar majlis tetap berlaku dan ada. Pendapat ini didasarkan kepada jumhur ulama dari kalangan shabat dan tabi’in seperti Said bin Musayyab, al-Syi’biy, al-Zuhriy, al-Auza’iy, Ishaq, Abu Tsur, Sufyan bin ‘Uyainah dan lain-lain. (Abi Zakariya Muhyidin bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab (Jedah: Maktabah al-Irsyad, tt.), IX/218., Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Riyadl: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), VII/101., Ibnu Muflih, Al-Mubdi’ Syarh al-Muqni’, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), III/401).

Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang memperbolehkan khiyar adalah beberapa hadis Nabi, di antaranya berikut ini:

الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ   

Artinya: “Dua pihak yang melakukan jual beli, masing-masing memiliki hak khiyar terhadap teman mitranya selama keduanya belum berpisah, kecuali jaul beli yang mensyaratkan hak khiyar”. (Shahih Muslim, No. 3930).

Berpijak dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah bahwa hak khiyar tidak secara otomatis merupakan bagian dari akad kecuali diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, maka klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” menjadi sah-sah saja. Hal ini juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan Syafiiyah, mereka berpendapat bahwa jaul beli yang meniadakan syarat khiyar adalah sah. Kalangan Syafiiyah ini berargumen bahwa hak khiyar dihadirkan sebagai bentuk toleransi, tentunya boleh tidak digunakan atau diabaikan. Di samping itu, masih menurut mereka, khiyar termasuk bentuk ketidak jelasan dalam transaksi (gharar), sebab jual beli yang seharusnya tuntas, malah menimbulkan keraguan apakah berlanjut atau digagalkan dengan adanya hak khiyar. (Syamsuddin al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt.), III/91., Abu Ishaq al-Syiraziy, Al-Muhaddzab (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), I/258).

Baca Juga:  Fikih Kurban Lintas Madzhab (2): Urutan Hewan Kurban yang Paling Utama

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang paling prinsip dalam jual beli adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Dikembalikan pada niat dan tujuan masing-masing. Jika pihak penjual meniadakan hak khiyar dengan tujuan agar terbebas dari tanggung jawab tentunya tidak elok, tetapi jika bertujuan untuk menjaga diri dari kemungkinan terjadinya kecurangan dari konsumen dan agar konsumen lebih berhati-hati dalam membeli barang, teliti dan pastikan sebelum membayar di kasir, tentunya syariat juga mengamininya.[]

Wallahu a’lam Bisshawab!

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (10): Syarat-Syarat Mujtahid

Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat mujtahid. Uraian sebelumnya telah mengulas syarat mujtahid yang …

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …