Fikih Buruh
Fikih Buruh

Fikih Buruh : Perspektif Islam tentang Hukum Perburuhan dan Janji Khilafah sebagai Solusi UU Cipta Kerja

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR telah memantik demonstrasi di berbagai daerah. Banyak sekali pihak yang tidak menolak terhadap UU yang salah satunya mengatur seputar hukum perburuhan atau ketenagakerjaan tersebut.

Di saat berbagai pihak menggelar aksi dan menyatakan ketidaksepakatannya, ada satu kanal yang dengan cerdas menawarkan solusi. Ya, Khilafah. Melalui berbagai akun dan website kelompok ini menawarkan obat dari berbagai penyakit, bernama khilafah. Solusi ini mengundang saya untuk melihat apa sebenarnya substansi yang ingin mereka tawarkan.

Secara garis besar, solusi khilafah adalah bagaimana Islam memandang dan memperlakukan buruh. Kedua, bagaimana intervensi negara yang berlandaskan hukum syariat melihat buruh. Dua perspektif ini digunakan lalu dengan tanpa argumentasi apapun tentang UU Cipta Kerja, lantang menyuarakan, Khilafah Solusi Ketenagakerjaan.

Memang cukup mengherankan karena memang tidak ada usulan yang menarik untuk disimak kecuali perspektif yang masih samar. Karena itulah, sebenarnya apabila mau lihat persoalan buruh dalam Islam kita harus merujuk pada bagaimana fikih melihat perburuhan agar tidak terjebak pada janji layaknya kampanye khilafah sebagai solusi.

Buruh dalam Perspektif Hukum Islam  

Hukum perburuhan sejatinya adalah serangkaian norma tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.

Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), maka hukum ini disebut hukum privat. Namun di Indonesia hukum perburuhan melibatkan Negara untuk membuat draft hukumnya, karenanya, disebut hukum publik. Lalu bagaimana dalam pandangan fikih Islam?

Baca Juga:  Mukjizat dan Bukti Bukan Jaminan Membuka Hati: Pelajaran Dari Kaum Nabi Shaleh

Dalam kajian fikih Islam, hukum perburuhan tercover dalam kajian Ijarah. Apa itu ijarah? Menurut KH. Afifuddin Muhajir, sebenarnya,  Ijarah adalah jual beli. Tetapi ijarah bersifat temporal. Sesuatu yang dijual dalam ijarah bukanlah barang tetapi manfaat barang atau jasa. Ijarah adalah kontrak yang dilakukan oleh Musta’jir (seseorang yang menyewa barang atau jasa; pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) dan mu’jir/ajir (seseorang yang menyewakan barang atau jasa; pekerja atau buruh).

Dalam pandangan semua madzhab fikih, akad ijarah diperbolehkan untuk dilakukan. Didasarkan kepada firman Allah

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka (istri yang telah dithalak) menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Al-Mawardi memaparkan, bahwa istri yang telah ditalak tidak memiliki kewajiban untuk menyusui anak. Sepenuhnya itu merupakan kewajiban suami/bapaknya. Oleh karena itu, bila istri itu menyusui anaknya, maka berarti pula ia telah menyewakan jasanya untuk menyusui anaknya, dan ia berhak untuk mendapatkan upah. Al-Nakt Wa al-‘Uyun, 4/288.

Ayat ini didukung penuh oleh sabda Nabi

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ” قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallama bersabda: Allah SWT berfirman, “Tiga orang yang pasti Aku musuhi pada hari kiamat kelak, Pertama, orang yang mengikat janji dengan orang lain atas namaKu, lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang melakukan perdagangan manusia (Human trafficking), lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya. Ketiga, orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberikan. HR. Bukhari. 2135.

Baca Juga:  Tujuh Peristiwa Besar Menjelang Kelahiran Nabi Muhammad Saw

Menurut Dr. Mustafa Dabbagh, orang pertama yang dimusuhi Allah bukanlah orang yang memberikan (baiat kepada Khalifah), tetapi yang dimaksud adalah berjanji kepada orang lain kemudian menghianatinya. Senada dengan ayatul munafiq (tanda tanda orang munafiq). Al-Tadzhib Matan Ghayah Wa al-Taqrib, 144

Menurut Imam malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, kontrak dalam akad ijarah mengikat kedua belah pihak (Musta’jir; pengusaha dan ajir; buruh). Keduanya tidak boleh membatalkan kontrak tersebut dengan alasan apapun, kecuali alasan semisal kerja buruh tidak memuaskan pengusaha atau upah tidak menyejahterakan buruh. Menurut sebuah organisasi Ulama’ fikih yang tidak jelas sebutannya (Qaum), mengatakan bahwa kontrak dalam transaksi ijarah bisa dibatalkan secara sepihak. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, 185.

Syarat-syarat pokok kontrak dalam transaksi ijarah adalah Pertama, ridha al-Muta’aqidain (kedua belah pihak tidak ada yang keberatan terhadap kontrak). Kedua, pekerjaan sekaligus upah yang akan dikerjakan dan akan diterima oleh buruh harus jelas dan disepakati oleh buruh. Ketiga, ijab-qabul (surat kontrak). Fath al-Mujib al-Qarib, 87-88.

Syarat-syarat ini, atau persisnya hukum hukum fikih, sebenarnya dirancang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengusaha dan buruh agar keduanya tidak dirugikan secara ekonomi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum fikih disyari’atkan demi sebuah manfaat bagi manusia. Ilmu Ushul al-Fiqh, 99.

Di Mana Khilafah Membela Buruh?

Jika narasi ini diterima, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan buruh dalam hukum Islam adalah persoalan ijitihad fikhiyah yang bersifat dinamis tergantung situasi dan kondisi yang bisa menjamin kemanfaatan buruh dan pengusaha. Tidak boleh dirugikan satu dan yang lain. Persoalan buruh adalah hukum mengikat kedua belah pihak.

Tawaran fikih terhadap buruh bukanlah khilafah, karena fikih bersifat normatif-temporal yang selalu berubah sesuai tuntutan keadaan suatu tempat (budaya). Karena itulah, menawarkan khilafah sebagai solusi sejatinya hanya menawarkan janji ideal yang tidak mempunyai kerangka argumentasi hukum dan implementasinya.

Baca Juga:  Mendidik Anak dengan Akhlakul Karimah

Jika terdapat kalimat “jika syariat Islam ditegakkan dalam Khilafah, tak perlu lagi ada persoalan UMK, outsourcing, tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK sewenang-wenang terhadap buruh”, maka kalimat ini tidak lebih hanyalah propaganda belaka. Persoalan tersebut adalah problem mekanisme yang mengitari perburuhan di berbagai negara. Jika khilafah hadir sebagai solusi, ia tidak lebih akan melihat tentang hukum Islam atau fikih perburuhan yang selalu akan berjalan dinamis. Dan lagi-lagi hukum muamalah akan selalu bergerak dinamis sesuai kemashlahatan. Bukan hukum pasti!

Semangat keadilan, jaminan dan perlindungan buruh, dan kesejahteraan adalah nafas dari semua aturan yang tidak perlu menunggu khilafah. Persoalannya, bagaimana implementasi semangat itu dalam setiap aturan perundang-undangan.  Pertanyaannya, apakah di negeri khilafah dibolehkan demonstrasi di mana rakyat mampu menyuarakan aspirasinya seperti iklim demokrasi saat ini? Apakah di negeri khilafah ada mekanisme uji material perundang-undangan ketika kebijakan khalifah dirasa tidak cukup adil?

Falyataammal !

Bagikan Artikel

About Abdul Walid

Abdul Walid
Alumni Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo