hukum menghina pemerintah
hukum menghina pemerintah

Hukuman Bagi Penghina Pemerintah dalam Islam

Peran Pemerintah dalam menangani wabah covid 19 sudah cukup dibilang maksimal. Mulai dari pencegahan penularan, pengobatan sampai pada kekebalan tubuh agar tahan seandainya terjangkit covid 19, semuanya sudah dilakukan. Tindakan ini tidak lepas karena amanat pemimpin untuk mewujudkan maslahah bagi rakyatnya. Tasharruful imam alarroiyah manutun bil maslahah.

Di saat-saat Pemerintah sibuk mengembalikan Indonesia kepada titik semula, hidup sehat tanpa takut dengan ancaman kematian, masih saja ada beberapa oknum melepaskan tembakan dengan isu-isu negatif yang di arahkan kepada Pemerintah, bahwa Covid 19 hanyalah politik semata yang dimainkan untuk meraih keuntungan dunia bagi kelompok tertentu. Bahkan tidak segan-segan, ada yang sampai mencaci Pemerintah dengan ungkapan-ungkapan buruk yang tidak pantas diucapkan seorang pengikut Nabi Muhammad saw, sang penjunjung akhlak. Lebih-lebih ketika Pemerintah secara resmi mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 9 Agustus 2021, maka cacian dan cercaan melalui internet bak hujan melanda Indonesia.

Pertama harus dibedakan antara kritik dan hinaan atau hujatan. Kritik adalah sepadan dengan nasehat kepada pemerintah untuk kebaikan. Dalam Islam kritik dan nasehat pun ada etikanya. Sementara hinaan dan hujatan bahkan hoaks adalah bagian dari tidak mencari solusi, tetapi menginginkan anarki sosial.

Sejak dulu sebelum demokrasi muncul sebagai sebuah gagasan, menerima aspirasi dan kritik sudah menjadi bagian dari etika bermasyarakat antara yang dipimpin dan yang memimpin. Namun, cukup masyarakat tahu mana bedanya kritik dengan hinaan dan cacian. Bagaimana hukum penghina pemerintah dalam Islam?

Bagaimana fiqh menanggapi hal ini… ?

Menghormati sesama manusia hukumnya wajib. Sebaliknya, menghinanya adalah haram. Ketentuan umat Islam haram berperilaku seperti mencaci ini sebagaimana wasiat baginda Nabi Muhammad saw kepada Abu Jurayyi ra:

Baca Juga:  Etika Menasehati Pemerintah

لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا  قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً

Artinya: “Sungguh janganlah engkau mengcela seseorang”, lalu Abu Jurayyi ra berkata: “Sejak itu, aku tidak pernah mencaci orang yang merdeka, budak, unta dan kambing” (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas telah menilai perbuatan mencela sebagai perbuatan yang tidak baik dan haram. Karena seperti apapun sikap mencela pasti menuai dua hal: 1. Kesombongan dan 2. Menyakiti orang lain. Dari hadits di atas, larangan mencela bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan mencela binatang pun juga hukum haram.

Jika kepada binatang saja sudah dilarang, bagaimana mungkin boleh menghina pemimpin yang diwajibkan untuk dihormati lalu boleh ?. maka adalah tindakan tidak logis bagi seorang muslim, lebih-lebih tokoh agama yang banyak berkecipung tentang hukum Islam masih suka mencela pemimpin. Sebab itu, Nabi saw mengancam orang-orang yang demikian dalam sebuah hadits, Nabi saw bersabda:

مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ

Artinya: “Barangsiapa yang menghina pemimpinnya Allah di bumi, maka Allah akan menghinakan dirinya” (HR. At Tirmidzi)

Yang dimaksud pemimpinnya Allah swt di bumi tentu adalah orang-orang yang mengurusi rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud adalah Presiden beserta kabinetnya.

Lalu apa hukuman bagi penghina Pemerintah jika hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum…???

Di atas, sudah dijelaskan bahwa menghina Pemerintah berikut dengan seluruh jajaran kabinetnya hukumnya haram, karena di samping dapat menyakiti, juga mengurangi wibawa pemimpin di depan umum. Sebab itu, tindakan tersebut harus ada sangsi tersendiri.

Tentang sangsi yang dapat diberlakukan bagi penghina Pemerintah, dalam Fiqh yaitu seperti apa yang disampaikan Syaikh As Syairozi:

Baca Juga:  Bahaya Penafsiran Tekstual terhadap Al Quran

وَإِنْ سَبُّوْا الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ عُزِّرُوْا لِاَنَّهُ مُحَرَّمٌ لَيْسَ فِيْهِ حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ فَوَجَبَ فِيْهِ التَّعْزِيْرُ

Artinya: “Jika mereka menghina seorang imam atau lainnya dari orang-orang yang lain, maka ditakzir, karena mereka melakukan perbuatan yang haram. Sementara menghina imam tidak masuk kategori hukum had dan kafarot, maka wajib di takzir”[1]

Dalam kitab fiqh, takzir adalah sangsi yang ditentukan oleh pemimpin, jika di Indonesia adalah Pemerintah, agar pelaku pidana jera mengulangi perbuatannya yang tercela itu. Hanya saja takzir tidak boleh melebihi paling sedikitnya had[2].

Nah dari, pernyataan Asy Syairozi di atas, maka sangsi bagi penghina Pemerintah sangat dibenarkan sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang. Tentang bentuk hukumannya, diserahkan kepada Pemerintah, yang penting sangsi tersebut tidak sampai melewati batas had, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.


[1] As Syairozi, Muhaddzab Fi Fiqhil Imamis Syafi’i, Juz 2, Hal 221

[2] Ibn Qasim al Ghazi, Fathul Qarib, Hal 75

Bagikan Artikel ini:

About Ernita Witaloka

Mahasantri Ma’had Aly Nurul Qarnain Sukowono Jember Takhassus Fiqh Siyasah

Check Also

melagukan adzan

Hukum Melagukan Adzan

Sudah tabiat manusia ingin selalu terlihat lebih indah, baik dalam berpakaian, bertingkah, begitu juga dalam …

hukum penista agama

Hukuman bagi Penista Agama dalam Perspektif Fikih

Hukuman apa yang tepat menurut Fiqh bagi penista agama ? Ini pertanyaan yang seringkali menggelinding …