Mengambil Hak

Kaidah Fikih: Boleh Mengambil Harta Orang Lain Asal…

Siapapun tidak dibenarkan secara serampangan mengambil harta milik orang lain. Sebab Islam sangat menghargai hak milik seseorang. Akan tetapi, ada situasi dan keadaan tertentu yang dibenarkan mengambil paksa harta orang lain, meskipun pemiliknya tidak merelakan.

Kaidah berikut merupakan cabang dari kaidah sebelumnya tentang menghargai hak orang lain. Jika seseorang tidak diperkenankan mengotak atik harta yang bukan haknya, demikian pula tidak diperbolehkan menggunakan perantara orang lain untuk men-tasharruf-kan harta yang bukan miliknya, maka lebih-lebih sangat dilarang mengambil untuk dimiliki harta tersebut tanpa sebab-sebab yang yang dibenarkan oleh syariat.

Kaidah tersebut berbunyi:

لاَيَجُوْزُِلأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.

(La yajuzu li ahad an ya’khudz mala ahad bila sabab syar’i)

Artinya: “Tidak dibenarkan seseorang mengambil (untuk dimiliki) harta orang lain tanpa alasan yang diakui oleh syariat.”

Maksud kaidah ini bahwa siapapun tidak dibenarkan secara sembarangan mengambil harta milik orang lain kecuali ada alasan yang memang secara syariat diakui. Oleh karena itu, siapapun dia, orang tua, anak, suami, apalagi orang lain, tidak dibenarkan mengambil harta meskipun milik anaknya, orang tuanya, isterinya, lebih-lebih milik orang lain, karena hak-hak manusia dilindungi oleh syariat Islam. Sehingga, jika ternyata seseorang telah mengambil harta orang lain yang bukan haknya, maka dia bertanggung jawab.

Pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi berikut ini:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: “Tangan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diambilnya, hingga dikembalikan.” (Sunan Ibnu Majah, No. 2491., Sunan At-Tirmidzi, No. 1313., Sunan Abu Daud, No. 3563., Sunan Al-Baihaqi, No. 17743.).

Sebaliknya, jika mengambil harta tersebut atas dasar memiliki hak yang dibenarkan secara syariat, maka boleh mengambilnya meskipun tanpa seizin pemiliknya. Bisa mengambil langsung atau menunggu putusan hakim. Jika alasan syar’i sangat kuat, ini yang lumrah terjadi, tidak butuh menunggu putusan hakim untuk mengambilnya. Tetapi, jika alasan kurang kuat, maka harus menunggu putusan hakim untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Baca Juga:  Bagaimana Menjaga Kalimat Tauhid sampai Mati

Aplikasi kaidah: dibolehkan seseorang mengambil harta yang menjadi haknya, meskipun tanpa izin pemiliknya, semisal mengambil harga penjualan dari pembeli yang tidak mau membayar, padahal sudah jatuh tempo dalam waktu yang lama, mengambil upah sewa mobil yang sudah melewati limit waktunya, mengambil upah kontrak setelah pekerjaan diselesaikannya.

Demikian juga mengambil nafkah isteri yang tidak ditunaikan oleh suaminya, harta warisan yang menjadi haknya. Tindakan-tindakan tersebut memiliki alasan kuat secara syar’i, sehingga dibenarkan mengambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya, tentunya setelah melakukan tagihan-tagihan dan tuntutan, namun tidak diindahkan.

Wajib mengembalikan pembayaran uang dari orang lain yang menduga mempunyai tanggungan hutang, namun dalam kenyataannya tidak memiliki hutang. Wajib mengembalikan uang kembalian yang ternyata keliru kalkulasi dari penjual. Dalam kasus ini, jika tidak dikembalikan maka berarti ia telah mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Artinya, tidak ada penyebab syar’i untuk memiliki harta tersebut, sehingga hal itu merupakan tindakan menyalahi syariat

Hikmah kaidah dalam kehidupan: Jangan bermain-main di zona abu-abu, syariat telah mengatur sedemikian jelas dan terang benderang. Kepemilikan yang tidak didasari penyebab yang jelas-jelas dibenarkan menurut syariat akan menyebabkan kurang berkah. Hindari ketidak pastian menuju kepastian yang terang benderang, da’ ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu, lalu ambillah apa-apa yang tidak membuatmu ragu.[]

Wallahu a’lam Bisshawab.

Referensi primer:

Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, Al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, Dar ‘Imar, 1998.

Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Damasykus: Dar al-Qalam, 1989.

Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Bagikan Artikel

About Zainol Huda

Zainol Huda
Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.