LDNU Pernah Merekomendasikan Pelarangan Wahabi, Belajarlah dari Kasus di Madura

“Kesabaran umat Islam khususnya warga NU Madura terhadap kelompok Wahabi yang hobi menyalahkan serta membid’ahkan dan menyesat-nyesatkan amaliyah yang tak sejalan dengannya mulai habis” demikian ucapan tegas salah satu orang demonstran. Demo terjadi untuk menuntut salah satu penceramah yang dikenal ustadz Wahabi, Yazir Hasan yang menyinggung sesat dan bid’ah Maulid Nabi.

“Mari rapatkan barisan, usir  Wahabi dari dari tanah Madura yang aman dan damai sebelum kehadiran mereka” lanjutnya. Mereka menganggap sebelum kedatangan kelompok Wahabi melalui ustadz dan penceramah kerukunan antar mereka tidak pernah terusik.

Potensi konflik horizontal dengan hadirnya para pengkhotbah dan penceramah yang berafilisi dengan pemikiran dan ajaran Wahabi memang kerap terjadi. Tidak hanya di lingkungan sosial, ajaran Wahabi disebarkan oleh para agennya melalui media sosial.

Corak mereka adalah dengan pendekatan ofensif bukan akulturatif. Mereka menyerang semua amalan yang sudah ada. Tidak segan, penceramah ini berani lantang dengan menyesatkan amalan dan praktek ibadah dan tradisi masyarakat setempat.

Karakter ajaran Wahabi inilah yang berpotensi merusak kerukunan dan membelah masyarakat. Apa yang terjadi di Pamekasan, Madura, hanyalah contoh dari sekian banyak penolakan dan resistensi masyarakat terhadap para dai dan penceramah Wahabi.

Alasan inilah, kenapa Lembaga Dakwah PBNU (LDNU) pernah merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual).

Sebagai rekomendasi masyarakat tentu ini beralasan. LDNU melihat pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid’ah, bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah. Kejadian ini bisa memicu gesekan sosial hingga perpecahan.

Sayangnya, rekomendasi cerdas ini tidak dilanjutkan. Bahkan ada yang mengatakan ini bagian dari rezimentasi agama dengan melembagakan aliran dan pandangan keagamaan tertentu di dalam negara. Tentu rasionalisasi ini harus didiskusikan.

Pertanyaannya, apakah melarang paham dan ajaran keagamaan tertentu yang kerap menuding dan menyalahkan sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat adalah bagian dari rezimentasi agama? Apakah melindungi masyarakat agar tidak terpecah karena adanya khutbah dan ceramah segregatif dan provokatif adalah bagian dari persenyawaan agama dan negara?

Harus kita baca lebih luas bahwa ada potensi ajaran dan paham yang mempunyai karakter menyerang dan memecah belah. Persoalan yang ingin ditegaskan adalah bukan melembagakan pandangan tertentu, tetapi melarang aliran tertentu yang tidak sesuai dan sejalan dengan karakter sila Persatuan Indonesia.

Kebijakan sertifikasi pendakwah saja tidak mencukupi. Mereka para dai Wahabi kerap masuk ke jalur non formal yang dapat mengkhotbahkan serangan keagamaan tertentu. Imbasnya adalah keresahan masyarakat.

Rekomendasi LDNU yang dulu secara husnudzzon Saya baca bukan representasi organisatoris pendakwah NU untuk melindungi warga nahdliyin dari potensi konflik horizontal dengan para penceramah Wahabi. Rekomendasi itu jauh dari kacamata rezimentasi agama. Tetapi upaya perlindungan masyarakat keagamaan untuk melindungi umatnya dari potensi konflik akibat serangan paham dan aliran Wahabi.

Bagi kelompok keagamaan tertentu yang tidak merasa terserang Wahabi mungkin agak berbeda. Namun, NU memiliki kepentingan untuk melindungi warganya jatuh dalam perpecahan karena adanya pandangan keagamaan yang provokatif dan ofensif di tengah masyarakat.