fatwa
fatwa

Memahami Fatwa (7): Bolehkah Selain Mujtahid Berfatwa?

Artikel ini melanjutkan ulasan sebelumnya tentang pandangan ulama dalam menyikapi soal mufti apakah harus mencapai level mujtahid (baca kembali haruskah mufti seorang mujtahid). Mayoritas kalangan Syafi’iyah mensyaratkan mufti haruslah berstatus seorang mujtahid. Pendapat kelompok pertama ini telah diuraikan lengkap dengan tingkatan mujtahid di artikel tersebut. Sedangkan pendapat kedua akan dibahas dalam artikel ini.

Golongan ulama kedua menyatakan bahwa mufti dapat diperankan oleh orang yang berstatus sebagai muqallid (orang yang bertaklid), bukan mujtahid. Pendapat ini didukung oleh al-Maziriy dari kalangan Maliki, Ibnu Abi al-Dam dari ulama Syafiiyah, Ibnu Habirah dari kelompok Hanabilah. Mereka berargumen, mufti tidak harus seorang mujtahid ketika fatwa dibutuhkan dan tidak dijumpai ulama yang bergelar mujtahid. Kebutuhan masyarakat terhadap fatwa tidak akan terpenuhi kecuali memberikan wewenang kepada mereka yang bukan mujtahid untuk berfatwa. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks ini menjadi prioritas. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkomentar, “Ini merupakan pendapat paling sahih dan boleh diamalkan”.

Namun demikian, yang berhak memberikan fatwa bukanlah sembarang muqallid, tetapi harus menguasai ilmu fikih dan ilmu ushul fikih. Memiliki bakat (malakah) menjadi seorang fakih, mampu menganalisis masalah fikih dengan benar berdasarkan teori, memahami hukum-hukum fikih secara detail, dan menguasai sebagian besar persoalan-persoalan fikih, serta memiliki kemampuan membahas, berpikir dan merujuk persoalan fikih yang belum dikuasai dengan cermat dan tepat.

Bakat serta kemampuan tersebut tidak akan dimiliki kecuali oleh mereka yang mempelajari kitab-kitab fikih dan memahami isinya. Oleh karena itu, fatwa tidak bisa dikeluarkan oleh orang yang tidak ahli fikih, bukan fakih, dan tidak menguasai ilmu ushul fikih. Apalagi hanya dengan bermodal keilmuan yang tidak merujuk pada sumber aslinya, semisal belajar melalui karya-karya terjemahan. (Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, tt: Alam al-Kutub, Cet. I, 1986, hal. 89).

Baca Juga:  Bercinta dengan Istri di Bulan Suci

Beberapa hal yang harus dilakukan muqallid dalam rangka mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung prasyarat sebagai mufti antara lain menulis buku, karya ilmiah, membuat kompilasi tentang fikih dan ushul fikih. Kegiatan ini memberikan kesempatan yang luas untuk menelaah, meneliti, mempelajari, dan memperdalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Syekh Khathib al-Baghdadi memberikan komentar soal kegiatan menulis dan mengarang bahwa hal itu akan meneguhkan jiwa, memperkuat hafalan, melatih otak semakin cerdas, membentuk karakter keilmuan, melatih menyusun kalimat dengan baik, menyingkap hal-hal yang masih samar.

Selain itu, kegaiatan pendukung dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan pembelajaran tentang hukum-hukum syariat, khususnya fikih. Di samping itu, juga melakukan eksperimen dan praktik menerapkan hukum-hukum fikih terhadap kasus-kasus tertentu yang membutuhkan fatwa. Mempelajari dan menelaah karya-karya yang berbentuk fatwa dari para mufti terdahulu, bagaimana mereka menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih terhadap kasus riil yang pernah terjadi. (Abdullah bin Muhammad bin Sa’d Ali Khanin, Al-Fatwa fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Juz I, Riyadl: Maktabah Abekan, Cet. I, 2008, hal. 105-106).

Alhasil, seorang muqallid tidak boleh mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat imam yang diikutinya dengan mengklaim sebagai pendapatnya. Menurut Abu Muhammad al-Juwaini mengutip pendapat gurunya, Abu Bakr al-Qaffal al-Marwazi, bahwa orang yang hafal mazhab imam tertentu disertai redaksi pendapatnya boleh berfatwa dalam lingkup internal mazhab tersebut. Dalam arti, seorang muqallid tidak boleh berfatwa dengan mengklaim bahwa hal itu merupakan hasil ijtihad sendiri, tetapi harus mengungkapkan dan menyertakan bahwa pendapat tersebut merupakan kutipan dan menukil dari pendapat imam mazhab.

Berdasarkan hal ini, muqallid yang dimasukkan dalam kategori mufti pada dasarnya bukanlah mufti yang hakiki, tetapi hanya memposisikan diri di tempat mufti dan menukil kembali pendapat mereka dengan mengatakan, menurut mazhab Syafii begini, argumen mereka seperti ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, ulama ushul fikih (ushuliy) menegaskan bahwa mufti haruslah seorang mujtahid (mujtahid independen, atau minimal mujtahid muntasib), sedangkan selain mujtahid, dari kalangan mereka yang hafal pendapat-pendapat mujtahid sejatinya bukan seorang mufti, tetapi hanya menukil dan mengutip kembali pendapat para mujtahid. (Najmuddin Ahmad bin Hamdan al-Harraniy, Shifah al-Mufti wa al-Mustafti, Riyad: Dar al-Shumai’iy, Cet. I, 2015, hal. 174-175., Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, tt: Alam al-Kutub, Cet. I, 1986, hal.102-103).

Baca Juga:  Syahidkah Orang yang Meninggal karena Corona?

Oleh karena itu, menurut Syekh Jamaluddin al-Qasimiy fatwa yang beredar dan dikenal zaman sekarang pada hakikatnya bukanlah fatwa, karena tidak diwartakan oleh seorang mufti, tetapi hanyalah nukilan dan kutipan dari mufti-mujtahid agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu mengakses secara langsung pendapat mereka dan tidak berkesempatan untuk mempelajari fatwa-fatwa mereka. (Syekh Jamaluddin al-Qasimiy, Al-Fatwa fi al-Islam, tt., hal. 12). []

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (10): Syarat-Syarat Mujtahid

Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat mujtahid. Uraian sebelumnya telah mengulas syarat mujtahid yang …

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …