Guru Danau dan Ulama Kalsel Tolak Ajakan ‘People Power’

Guru Danau dan Ulama Kalsel Tolak Ajakan ‘People Power’

Banjarmasin – Ajakan salah satu kubu Capres untuk mengerahkan kekuatan massa (people power) bila calonnya kalah pada Pemilu 2019 ditentang keras oleh ulama Kalimantan Selatan (Kalsel). Ulama Kalsel juga menentang segala bentuk penggulingan pemerintah yang sah.

Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel KH Asmuni atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Danau mewakili ulama Kalsel

"Kita masyarakat di sini sungguh sangat menolak bermacam politik untuk menggulingkan pemerintah. Jadi kita tolak mentah-mentah saja," kata Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel KH Asmuni atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Danau dikutip dari Antara, Senin (13/5/2019).

Menurut ulama kharismatik ini, pemerintahan yang sah tidak bisa digoyang hanya karena pihak yang tak sejalan kalah dalam pemilu.

"Kalau menggoyang berarti melanggar hukum. Kalau sudah begitu, ada aturan mainnya. Jadi masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan politik belaka," ucapnya.

Baca juga : Ulama dan Habaib se-Jabodetabek Serukan Hormati Real Count KPU & Jaga Keutuhan NKRI

Guru Danau dikenal dalam setiap ceramahnya begitu menyejukkan hati jamaah yang mengikuti pengajian sang guru. Untuk itu, dia tak ingin bangsa ini terpecah belah akibat kepentingan politik yang hanya urusan duniawi.

Di samping berdakwah, Guru Danau mengelola sejumlah pondok pesantren. Di antaranya Pondok Pesantren Darul Aman di Pajukungan, Babirik, Amuntai. Kemudian Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan di Danau Panggang serta Pondok Pesantren Raudhah di Jaro, Kabupaten Tabalong.

Seruan senada disampaikan KH Abdul Bari. Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Sungai Pandan, Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menolak keras "people power" karena bertentangan dengan demokrasi di negara Indonesia.

"Kami ingin daerah aman dan kondusif, sehingga menerima hasil keputusan KPU nanti," tegas ulama yang juga anggota Dewan Pertimbangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSU itu.

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel Dr H Mirhan mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh ajakan yang bertentangan dengan hukum.

"Tindakan semacam 'people power' lantaran tidak puas dengan hasil Pemilu, tidak sesuai Undang-Undang. Marilah kita sabar dulu menunggu, kecuali nanti misalnya beda apa yang disampaikan KPU dengan data intern yang dipegang salah satu kubu maka bisa dipersoalkan melalui jalur konstitusi," jelasnya.

Comment

LEAVE A COMMENT