Pemerintah Indonesia Dinilai Tak “Bersuara” Perjuangkan Muslim Uighur

Pemerintah Indonesia Dinilai Tak “Bersuara” Perjuangkan Muslim Uighur

Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif ikut memperjuangkan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Pasalnya, Muslim Uighur tengah mengalami penindasan yang dilakukan pemerintah China dengan tuduhan utama terorisme.

“Pemerintah Indonesia seperti tidak “bersuara” menyikapi masalah Muslim Uighur ini. Jika tidak bersikap dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia," ujar etua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Selasa (18/12/2018).

Din melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan segala bentuk pelanggaran HAM. Namun, JK menganggap Indonesia tak dapat ikut campur dalam permasalahan ini karena merupakan masalah dalam negeri China.

"Jangan karena investasi, kita jadi bungkam. Jangan karena takut, lidah kita kelu," tukas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Baca juga : Masjid Bersejarah Al Nuri Yang Dihancurkan ISIS Dibangun Lagi

Pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

"Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang," kata Teuku dikutip dari cnnindonesia.com.

Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.  Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk 'mendidiknya' agar kembali normal. Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari "pelatihan."

Comment

LEAVE A COMMENT