Tokoh Lintas Agama Ingin Papua Damai

Jakarta – Pergolakan di Bumi Papua akibat isu rasisme dan hoaks membuata tokoh lintas agama prihatin. Bertempat di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9/2019), para tokoh agama seperti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International). Mereka (tokoh lintas agama) sepakat ingin Papua yang damai.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, NU dan sejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi sosial-politik di tanah Papua. Semuanya, menurut dia, ingin Papua, dan Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.

"Semua merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat,” katanya dikutip dari laman nuonline.

Baca Juga: Tokoh Lintas Agama Serukan Jaga Papua Tanah Damai

Pertemuan itu menghasilkan lima poin agar Papua Damai. Lima poin itu dibacakan satu per satu oleh orang berbeda. Berikut lima poin tersebut:

“Pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan,” kata Pdt. Gomar Gultom (PGI).

“Kedua, mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk,” Romo Magnis.

“Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat,” kata Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian.

“Keempat, meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang,” ungkap Romo Heri Wibowo, Pr (KWI).

Baca Juga: Ajak Mahasiswa Papua Ziarah ke Makam Gus Dur, Yenny Wahid: Papua Adalah Kita

“Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial,” ungkap Usman Hamid (Amnesty International).

Comment

LEAVE A COMMENT