Tolak Umrah Digital, Asbihu NU: Langgar UU

Jakarta – Rencana dua platform digital, Traveloka dan Tokopedia untuk berkiprah bisnis perjalanan umrah atau umrah digital dinilai melanggar Undang-undang (UU). Dasar itulah yang menjadi alasan penolakan Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul (PP Asbihu NU).

Wakil Ketua Umum PP Asbihu NU, KH Hafidz Taftazani menegaskan, jika Traveloka dan Tokopedia menyelenggarakan umrah maka akan melanggar undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kita menolak rencana Traveloka dan Tokopedia melakukan umrah digital. Itu pelanggaran UU nomor delapan tahun 2019," ujar Hafidz di Jakarta, Rabu (17/7/2019). 

Dalam UU itu mengatur dengan sangat rigit tentang kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu sangat sulit dilaksanakan Tokopedia dan Traveloka. Di antaranya yaitu kewajiban menyediakan pembimbing ibadah dan mengikuti prinsip syariat Islam. 

Baca Juga: Terkait Umrah Digital, Menag: Umrah Itu Perjalanan Ibadah, Bukan Semata Wisata Religi

Kiai Hafidz mengatakan, jika Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung Traveloka dan Tokopedia untuk menyelenggarakan umrah, maka akan dapat mematikan travel-travel umrah yang selama ini sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Agama.  

Sementara Bendahara Umum Asbihu NU, Zainul Arifin Ghufran, menambahkan dalam menyelenggarakan umrah dan haji tidak bisa hanya melihat dari bisnis saja. Di dalamnya juga harus dibarengi dengan pembinaan jamaah.

"Jadi kalau umrah digital itu sampai terjadi bagaimana nanti pembinaan umat ini. Jadi sepertinya ini yang dilihat cuma aspek bisnisnya saja," tegasnya.

Comment

LEAVE A COMMENT