Pemerintah Arab Saudi Hapus Hukuman Cambuk

RIYADH – Arab Saudi menerapkan hukum syariat langsung dari teks suci Al-Quran untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak keriminal maupun kasus-kasus lainya. Namun, seiring dengan berbagai perubahan yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman  pemerintah Arab Saudi mulai melakukan kodifikasi hukum seperti menghapuskan hukuman cambuk.

Pengadilan tinggi kerajaan mengeluarkan sebuah dokumen untuk penghentian hukuman cambuk. Dikutip dari laman kompas.com, Senin (27/04) keputusan itu diambil oleh Komisi Umum untuk Mahkamah Agung pada bulan ini. Dan mempertimbangkan hukuman lain seperti penjara maupun denda atau keduanya.

“Keputusan itu merupakan perpanjangan dari reformasi hak asasi manusia yang diperkenalkan di bawah arahan Raja Salman dan pengawasan langsung Pangeran Mahkota Mohammed Bin Salman,” kata dokumen itu.

Hukum cambuk telah diterapkan untuk menghukum berbagai kejahatan di Arab Saudi. Tanpa sistem hukum yang dikodifikasikan untuk teks-teks yang membentuk syariah, atau hukum Islam, hakim individu memiliki keleluasaan untuk menafsirkan teks-teks agama dan menghasilkan hukuman sendiri.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan kasus-kasus sebelumnya di mana hakim Saudi telah menghukum para penjahat dengan hukuman cambuk karena berbagai pelanggaran, termasuk mabuk dan pelecehan publik.

“Reformasi ini adalah langkah maju yang penting dalam agenda hak asasi manusia Arab Saudi, dan hanya satu dari banyaknya reformasi baru-baru ini di Kerajaan,” kata presiden Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) yang didukung negara, Awwad Alawwad kepada Reuters.

Bentuk-bentuk lain dari hukuman fisik, seperti amputasi untuk perbuatan mencuri atau pemenggalan kepala untuk pembunuhan dan pelanggaran terorisme masih belum dilarang. “Ini adalah perubahan yang disambut baik tetapi seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu,” kata Adam Coogle, Wakil Direktur Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch. “Tidak ada yang menghalangi Arab Saudi mereformasi sistem peradilannya yang tidak adil.”