Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) menghasilkan rekomendasi terkait fenomena yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Rekomendasi itu terkait sikap politik NU dalam Pemilu 2024.
“Bahwa NU tak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung. Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai,” kata Ketua Komisi Rekomendasi Munas dan Konbes NU, KH Ulil Abshar Abdalla saat konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Ulil menjelaskan NU berpolitik berdasarkan nilai apa yang hendak diperjuangkan. Nilai tersebut, kata Ulil, harus didasarkan pada kemaslahatan hingga keadilan.
“NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik adalah harus didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral atau politik mendatang,” ujarnya.
Ulil menyampaikan pedoman berpolitik bagi nahdliyin atau warga NU. Pedoman itu merujuk pada Muktamar NU pada 1989 di Krapyak.
Berikut 9 rekomendasinya:
- Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa.
- Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama.
- Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
- Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati.
- Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.
- Berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepeningan bersama dan memecah belah bangsa.
- Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu dan saling menghargai satu sama lain.
- Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan abaikan aspirasi masyarakat melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.
