dana kemanusiaan
dana kemanusiaan

Sanksi Hukum Fikih untuk “Predator” Dana Kemanusiaan

Belum lekang dalam ingatan kita kejahatan kemanusiaan berupa penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kantong bocor dana umat ini merupakan fenomena memalukan. Donasi umat yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan kemanusiaan justru dialokasikan untuk gaji para petinggi ACT dengan nominal yang sangat besar. Ironisnya lagi, dana umat tersebut disinyalir disumbangkan untuk kegiatan terorisme.

Sebagai umat Islam semestinya malu melakukan hal haram tersebut. Dalil-dalil tentang larangan penyelewengan dana kemanusiaan telah cukup tegas dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang tentu saja mengacu pada dalil al Qur’an dan hadits.

Dalam literatur fikih, berdonasi kepada pihak lain, baik badan maupun perorangan, supaya disalurkan untuk kepentingan kemanusiaan masuk dalam akad “wakalah”. Yakni, menyerahkan harta atau urusan yang lain kepada pihak lain untuk dikelola selama pihak pertama hidup.

Dalam kasus ACT pihak pertama adalah umat sebagai donatur, dan ACT adalah pihak kedua sebagai wakil. Wakalah masuk dalam kategori ‘uqud al amanah atau yadu al amanah. Artinya, suatu akad yang tidak melazimkan adanya ganti rugi apabila terjadi kerusakan barang, kecuali kalau kerusakan tersebut karena keteledoran atau kesengajaan dari wakil. Kewajiban wakil adalah menyampaikan amanah tersebut dan memberikan secara utuh kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam al Qur’an: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan beberapa amanah (untuk diserahkan) kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)”. (QS. Al Nisa: 58)

Dalam kitab Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu dan Nadzariyah al Dhaman dijelaskan, jika bantuan atau dana umat berkurang karena kelengahan dan kesengajaan (termasuk untuk gaji pengurus), wakil wajib menggantinya.

Kasus seperti ini termasuk dalam kategori pencurian kelas berat. Sebab, yang dicuri bukan hanya milik satu orang saja, melainkan milik orang banyak yang menjadi hak orang banyak pula.

Baca Juga:  Hukum Bersalaman dan Mencium Tangan Seorang Tokoh

Hukuman untuk Predator Dana Kemanusiaan

Allah berfirman: “Potonglah tangan pencuri laki-laki dan perempuan sebagai balasan pada apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”. (QS. Al Maidah: 38)

Dalam tataran operasional ayat ini bersifat dzanny (sanksinya bisa berupa hukuman yang lain). Misalnya dipenjara dan disita asetnya seukuran nominal yang dicuri, dan sebagainya. Namun demikian, bukan tidak mungkin hukum potong tangan dipraktikkan berdasar makna literal ayat di atas.

Menurut ulama kalangan madhab Hanafiyah, seperti dijelaskan dalam kitab Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, pemerintah boleh menghukum pancung pencuri kelas kakap, pencuri yang bandel dan tidak pernah jera dengan hukuman ringan. Hal ini supaya membuat efek jera kepada yang lain. Sebab, ia telah membuat kerusakan di muka bumi.

Pendapat ini bisa ditarik dalam konteks predator dana kemanusiaan. ACT dan preman-preman dana kemanusiaan yang lain selayaknya ditindak tegas dengan hukuman yang berat. Selain itu, dana kemanusiaan yang telah diselewengkan harus diganti dengan cara menyita seluruh aset pencuri dana umat, kemudian disalurkan untuk peruntukan seperti telah disepakati.

 

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

menteri agama menag yaqut cholil qoumas memberikan pesan khusus

Menag Sepakat IPNU Sebagai Benteng Penghalau Radikalisme di Sekolah

JAKARTA – Salah satu pintu masuknya radikalisme di dunia pendidikan yaitu melalui kegiatan ekstra kulikuler …

salman rushdie diserang

Salman Rushdie Ditikam Berkali-kali Hingga Terancam Nyawa, Media Iran Puji Penikamnya: Bravo

Jakarta – Salman Rushdie penulis novel ‘The Satanic Verses’ Ayat-ayat setan telah lama mendapatkan ancaman …