Sejumlah Ormas Islam Tolak PPN Pendidikan
Sejumlah Ormas Islam Tolak PPN Pendidikan

Sejumlah Ormas Islam Tolak PPN Pendidikan

Islamkaffah – Sejumlah Ormas Islam Tolak PPN Pendidikan – Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam aturan sebelumnya, pendidikan seperti sekolah formal sama sekali tidak dikenakan pajak sebab  termasuk dalam objek bebas PPN. Namun dalam dokumen revisi yang dikabarkan bocor ke publik, revisi tersebut berencana mengenakan pajak terhadap jasa pendidikan. Hal tersebut langsung mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari sejumlah  ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al Irsyad dan Persis.

“Kami dengan tegas sangat menolak rencana pajak jasa pendidikan,” ujar Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Ustadz Jeje Zaenudin.

Bahkan tambahnya, apabila pajak pendidikan benar-benar diterapkan, hal tersebut dipandang termasuk dalam kezaliman atas hak  warga negara serta penyimpangan berat terhadap konstitusi. “Sebab memperoleh pendidikan yang layak adalah hak seluruh warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menyediakannya,” tegas Jeje.

Di lain sisi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Faisol Nasar menyebut, pendidikan bagi warga negara Indonesia bukan sekadar hak, namun juga kewajiban. Sehingga konsekuensinya, pemerintah memiliki kewajiban sepenuhnya untuk menanggung biaya pendidikan dasar dan menengah.

“Negara sudah lama menetapkan bahwa 20 persen APBN adalah untuk penyelenggaraan pendidikan,” tuturnya.

Senada dengan keduanya, LP Ma’arif NU dan PP Muhammadiyah turut menyatakan penolakan. Keduanya beranggapan bahwa pemungutan pajak terhadap jasa pendidikan ini sangat tidak manusiawi dan melanggar konstitusi Undang-undang.

“Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisispasi masyarakat,” tegas Ketua Umum PP LP Ma’arif NU Arifin Junaidi.

Sedang menurut Muhammadiyah, ormas keagamaan yang menyediakan Lembaga pendidikan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya harus mendapatkan penghargaan karena sudah membantu pemerintah di bidang pendidikan. “Bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memeberatkan. Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak  boleh diteruskan,” tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Ini 5 Rekomendasia Munas Alim Ulama NU

About Vinanda Febriani

Mahasiswi Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Check Also

Terorisme di Abad 21

Akar Permasalahan Terorisme di Abad 21

Salah satu Jubir Al-Qaidah pernah berujar bahwa internet merupakan “Universitas Studi Jihad Al-Qaidah”.

Perempuan Muslim

Salahkah Perempuan Muslim Berpendidikan Tinggi ?

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Mencari ilmu sangat diwajibkan atas setiap orang Islam,”