Allah berfirman :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Terjemah Arti: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur : 2).

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ḥudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak.

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. alNūr (24): 2.

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.

Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orangorang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Perbedaan Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Dera

  1. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju.
  2. Menurut Imam Syafi’i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju.
  3. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penaggalan baju.

Kriteria Zina dalam Hukum Islam

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.

  1. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.  Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.
  2. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar’I, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.
  3. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setujuuntuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum ḥad, sedangkan korban tidak.
  4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan.

Zina dalam Perspektif KUHP

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Kriteria Tindak Pidana Zina

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempun atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP.

Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada pasal 27 BW.

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempun yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.