Umar Bin Khattab

Umar bin Khathab: Peletak Dasar Sistem Administrasi Negara

Menjelang wafat, Abu Bakar As-Shiddiq mengumpulkan para sahabat. Ia meminta pendapat tentang siapa yang pantas menggantikannya sebagai khalifah. Setelah mendapat berbagai masukan dari para sahabat, ia memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khathab. Ia segera membuat baiat yang berisi penunjukan Umar sebagai khalifah setelahnya dan umat Islam harus patuh terhadapnya.

Menurut A.Syalabi, ada dua alasan Abu Bakar menunjuk penggantinya sebelum wafat. Pertama, bila tidak ditetapkan sekarang, nanti akan banyak orang yang merasa bahwa dirinyalah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah. Kedua, karena pengalaman pada waktu nabi wafat dulu, umat Islam menjadi goncang, terkhusus kaum Mujahirin dan Ansar karena belum ada kepastian penggantinya.

Berbekal penunjukan Abu Bakar, umat Islam lalu membai’at Umar bin Khathab menjadi khalifah. Proses baiat tersebut terjadi pada tahun 634 M. Dengan adanya bai’at tersebut, maka resmilah Umar bin Khathab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar.

Segera setelah dipercaya umat Islam sebagai khalifah, Umar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperluas pengaruh Islam. Ia yang digelari Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang mukmin) melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah kekuasaan dua imperium dunia, Persia dan Romawi.

Tahun 634 M, Yarnuck jatuh ke tangan pasukan Muslim. Setahun kemudian, yakni tahun 635 M, Ibu Kota Syiria, Damaskus berhasil dikuasai umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah. Setelahnya, pasukan muslim berturut-turut berhasil menaklukkan Ba’albak, Hims dan Qjnnasrm (636 M), Palestina dan Quds (637 M), Jazrra (639-640 M), Persia: Nehavand (640 M), Mesir (640 M), disusul Alexandria Mesir (641 M), Barqa Libya (642 M) dan Tripoli Libya (643 M).

Selama sepuluh tahun kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Total wilayah yang telah ditaklukkan Umar sepanjang menjabat sebagai khalifah adalah 1.500.000 Km2. Oleh karenanya, pada masa Umar dikenal dengan sebutan Futuhat al-Islamiyah (perluasan wilayah Islam).

Baca Juga:  Dusta Mimpi Bertemu Rasulullah Itu Berat dan Keji serta Ancamannya Neraka, Maka Hati-hatilah!

Setelah sukses melakukan perluasan wilayah, Umar bin Khathab menata administrasi pemerintahan. Badri Yatim menyebutkan bahwa Umar membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi delapan provinsi, yakni Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Pada masing-masing provinsi, Umar mengangkat seorang wali atau semacam Gubernur sebagai pemimpin daerah tersebut.

Menata Administrasi Negara

Selain membagi wilayah kekuasaan, Umar juga mulai menata administrasi negara dengan mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan secara formal. Beberapa lembaga pemerintahan tersebut di antaranya;

Pertama, baitul mal. Lembaga ini bertugas untuk mengelola keuangan negara dalam rangka untuk menggaji para pegawai pemerintahan dan menyejahterakan rakyat. Dalam istilah modern, baitul mal yang didirikan oleh Umar adalah seperti Menteri Keuangan. Beberapa sumber pendapatan baitul mal pada masa Umar di antaranya, kharaj (pajak hasil bumi), usyur (pajak tanah), jizyah (pajak perlindungan) yang dibebankan kepada orang-orang non-Islam, zakat, dan ghanimah (harta rampasan perang).

Kedua, lembaga keamanan. Umar adalah pemimpin Islam pertama yang mendirikan lembaga keamanan semacam kepolisian. Tugasnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas para pelaku kejahatan. Kaitannya dengan hal itu, Umar juga pemimpin pertama yang membangun penjara-penjara untuk memberikan hukuman kepada para terdakwa.

Ketiga, lembaga kehakiman. Lembaga ini dipimpin oleh seorang qadhi/hakim yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara rakyat dengan rakyat, mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat dan juga menyelesaikan pertikaian antara rakyat dan pejabat negara, baik itu khalifah atau pejabat di bawahnya. Agar terjadi keadilan, Umar membuat ketetapan bahwa qadhi yang memimpin lembaga kehakiman adalah bukan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini, Umar sudah melakukan pemisahan yang tegas antara yudikatif dan eksekutif pada masanya.

Baca Juga:  Ternyata Iblis Sempat Ingin Bertaubat, Tapi Terhalang Sifat ini

Keempat, lembaga pendidikan dan agama. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan keagamaan sekaligus menjadi media penyebaran Islam di wilayah-wilayah taklukan. Dengan adanya lembaga ini, berdiri pula sekolah-sekolah di berbagai daerah kekuasaan Islam.

Kelima, majelis syuro. Menurut Prof. Karim, bagi Umar, tanpa musyawarah, pemerintahan tidak akan berjalan. Oleh karena itu, Umar lalu membentuk majelis syuro. Segala keputusan apa pun dalam pemerintahan, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan majelis syuro. Tanpa restu majelis ini, keputusan terhadap suatu hal tidak akan dilanjutkan. Beberapa sahabat yang mendapatkan prioritas menjadi anggota majelis syuro ini di antaranya adalah para sahabat terkemuka seperti Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Juga para sahabat yang ikut pada perang Badar, dan para sahabat terpilih dari Ansar dan Muhajirin.

Dalam kepemimpinannya, Umar juga berhasil menetapkan kalender hijriyah sebagai kalender resmi umat Islam. Kalender tersebut dihitung dari tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad Saw, dari Makkah ke Madinah. Kalender hijriyah hasil warisan Umar masih digunakan oleh umat Islam hingga kini.

Pada hari Rabu, 25 Dzulhijah 23 H/644 M, Umar wafat karena dibunuh oleh Abu Lu’lu’ah, budak dari Mughirah Ibnu Syu’aibah saat akan memimpin shalat subuh. Kepemimpinan Umar bin Khathab selama menjadi khalifah telah dicatat dalam tinta emas sejarah Islam. Menurut riwayat Ibnu Astir, Abdullah ibnu Mas’ud berkata bahwa Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat.

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About Nur Rokhim

Avatar
Mahasiswa Pasca Sarjana Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga. Aktif di Majalah Bangkit PWNU DIY