Malang – Moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga toleransi dan kerukunan di berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, maupun global. Hal itu ditegaskan Penasehat Ahli Menteri Agama periode 2025–2029 sekaligus Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, saat berbicara dalam Retreat Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Pusdiklat Poltekad, Sabtu (13/9/2025).
“Tanpa moderasi, bangsa ini mudah terjebak dalam konflik dan perpecahan,” ujar putri sulung Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Dalam kesempatan itu, Alissa juga mengangkat isu ekoteologi, sebuah pendekatan teologis yang menekankan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ia mendorong perguruan tinggi menjadi motor gerakan hijau, mulai dari menanam pohon, membangun gedung ramah lingkungan, hingga menyusun kurikulum yang menanamkan cinta lingkungan sebagai bagian dari ibadah.
Lebih jauh, Alissa memperkenalkan delapan program prioritas Kementerian Agama 2025–2029 yang digagas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Program tersebut meliputi penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, pengembangan ekoteologi, peningkatan layanan keagamaan, pendidikan unggul yang inklusif, pemberdayaan pesantren, penguatan ekonomi umat, transformasi layanan haji, serta digitalisasi tata kelola Kemenag.
Menurutnya, agenda tersebut bukan hanya program Kemenag semata, tetapi merupakan ikhtiar bersama seluruh elemen bangsa untuk membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas.
“Moderasi beragama dan ekoteologi bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan sebagai gerakan nyata demi menjaga masa depan bangsa,” tegas Alissa.