Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Para calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), dan seluruh pendukungnya harus memiliki etika yang luhur serta siap kalah pada Pemilu 2024. Seluruh kandidat perlu berkontestasi secara demokratis dengan lapang hati dan apabila menang, hal tersebut harus diraih secara sportif.
“Pemilu yang bersih, beretika dan nirkecurangan mesti menjadi komitmen seluruh pihak yang berkontestasi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan yang di Jakarta, Senin (12/2/2024) dikutip dari Antara.
Siapa pun yang nantinya menang dan memperoleh mandat rakyat pada Pemilu 2024, ujar Haedar, tidak boleh takabur karena seluruh kandidat harus memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi.
Haedar mengatakan menjadi pemimpin negara bukan suatu hal yang ringan karena harus mengurusi sangat banyak hal. Apalagi, Indonesia saat ini memiliki beban yang berat, mulai dari masalah korupsi, utang negara, kesenjangan sosial, hingga sumber daya alam yang terkuras.
Menurut Haedar, memimpin Indonesia memerlukan kualitas tertinggi dari para elite terpilih yang harus memiliki integritas, komitmen, pengetahuan, dan visi kenegaraan yang melintas batas.
Untuk itu, para penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga Bawaslu harus bertanggung jawab dengan bersikap adil dan profesional karena tanggung jawab itu bukan hanya dipikul di dunia, tetapi di akhirat kelak.
“Para pejabat dan aparat, TNI, Polri, dan seluruh pihak penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan memiliki jiwa patriotisme, profesionalitas,” katanya.
Lebih lanjut, Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.
Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga meminta seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.
“Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku,” kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Haedar menambahkan pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.
Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.
“Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan,” katanya.
Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.
“Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa,” tambahnya.
Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.
Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” katanya.
