Ditekan Dunia Internasional, China Tetap Ngotot Lanjutkan Kamp “Pelatihan” Muslim Uighur

Beijing – Perlakuan Pemerintah China terhadap minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang terus mendapat kecaman internasional. Terbongkarnya  dokumen rahasia Pemerintah China tentang kamp-kamp detensi atau konsentrasi yang diklaim sebagai kamp “pelatihan” semakin membuat Negeri Tirai Bambu tersudut.

Namun, tekanan itu tidak membuat Pemerintah Beijing bergeming. Pemerintah China membela keberadaan kamp-kamp pendidikan ulang di Xinjiang dan menyatakan akan terus melanjutkan “pelatihan” warga di wilayah tersebut.

Kelompok-kelompok HAM memperkirakan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya ditahan di kamp-kamp tersebut. Dalam konferensi pers, Gubernur Xinjiang, Shohrat Zakir membantah perkiraan perkiraan oleh kelompok-kelompok HAM dan pakar asing bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya ditahan di kamp.

Namun dia tidak memberikan angka untuk jumlah orang yang tinggal di apa yang oleh pemerintah digambarkan sebagai pusat pendidikan kejuruan tersebut.

“Para siswa dengan bantuan pemerintah telah mendapatkan pekerjaan yang stabil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Zakir seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (9/12/2019).

Saat ini, kata Zakir, mereka yang ada di pusat-pusat pelatihan itu telah menyelesaikan ‘kursus’ mereka. Pun begitu ada juga yang baru masuk.

Zakir melanjutkan, tidak ada alasan untuk menghentikan pelatihan tersebut. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, pemerintah Xinjiang memutuskan untuk melanjutkan pelatihan pendidikan harian, rutin, normal, dan terbuka untuk para kader desa, anggota partai pedesaan, petani, penggembala, dan lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang menganggur.

Bulan lalu, media Amerika Serikat, New York Times memperoleh 403 dokumen tentang tindakan keras Beijing terhadap sebagian besar etnis minoritas muslim di Xinjiang, termasuk pidato Presiden China Xi Jinping yang tidak dipublikasikan, yang mendesak para pejabat untuk menunjukkan tindakan keras yang disebut “sama sekali tidak ada ampun” terhadap para ekstremis.

Bocoran dokumen pemerintah yang terpisah oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menunjukkan bagaimana pejabat lokal diperintahkan untuk memantau para tahanan kamp dan mencegah mereka melarikan diri.