Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi
Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi

Dukung Pembersihan, MUI: ACT Aset Jangan Sampai Dimatikan

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya pembersihan di internal Aksi Cepat Tanggap (ACT), namun meminta kegiatan organisasi kemanusiaan itu tidak dihentikan. Hal itu dikatakan Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi pada jumpa pers Halal Award 2022 di IPB International Convention Center Bogor, Kamis (7/7/2022).

Sholahudin mengatakan yang perlu dilakukan di ACT adalah evaluasi bersama, pengelola, pengawasan masyarakat, dan regulasi pemerintah terhadap organisasi tersebut agar tidak terjadi penyimpangan lagi.

“Filantropi lembaga zakat dan hal yang sejenisnya adalah amanah; kalau ada ketidaksesuaian aspek keamanahan itu, memang harus dievaluasi. Akan tetapi, lembaga semacam ACT merupakan aset dan oleh karena itu kami mendorong dilakukan pembersihan tapi jangan sampai dimatikan,” katanya.

Dia menambahkan sebaiknya Pemerintah mengurungkan wacana pencabutan izin Yayasan ACT karena organisasi pengumpul dana untuk kemaslahatan umat itu merupakan aset yang hanya perlu dibersihkan dari oknum penyeleweng dana.

Rencana pencabutan izin ACT oleh Pemerintah telah menjadi perhatian secara internal di pihak ACT, sehingga pembenahan sedang dilakukan di dalam organisasi tersebut. Hal itu bertujuan agar ada evaluasi kembali mengenai pencabutan izin organisasi tersebut secara lebih mendasar.

ACT menjadi sorotan masyarakat setelah majalah Tempo merilis investigasi mengenai dugaan penyelewengan dana donasi umat yang cukup besar, biaya operasional dan gaji petinggi ACT yang terlampau tinggi.

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pemerintah menduga ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Yayasan ACT.

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

“Apa yang dilakukan Pemerintah mungkin pilihan yang terbaik dan kami mendorong apa yang dilakukan ini tidak sampai me-suspend,” tambah Sholahudin.

Menurut dia, ACT adalah lembaga terpercaya dan menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan kemaslahatan umat. MUI telah mendengar penyelewengan dana umat yang cukup besar oleh pengelola ACT, namun tidak memiliki kapasitas lebih dalam untuk mengetahui hal tersebut, katanya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Check Also

Ratusan eks anggota NII Garut kembali baca dua kalimat syahadat dan ikrar setia kembali ke NKRI

Tobat, Ratusan Eks NII Garut Baca Syahadat Lagi dan Ikrar Setia Kepada NKRI

Garut – Ratusan eks pengikut Negara Islam Indonesia (NII) di Garut, Jawa Barat, melakukan pertobatan …

penceramah radikal

Jangan Heran Sudah Diprediksi Nabi, Sering Bikin Gaduh dengan Fatwa tanpa Ilmu

Terkadang kita susah membedakan antara ulama yang fasih ilmu fikih dengan hanya penceramah. Banyak pula …

escortescort