Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura
Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura

Forum Masyarakat Pondok Pesantren: Lembaga Amal Seperti ACT Hukumnya Haram

Jakarta – Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa dan Madura menilai lembaga amal seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) hukumnya haram. Pasalnya praktik pengumpulkan dan penyaluran dana lembaga seperti itu melanggar undang-undang pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1980 tentang pengumpulan sumbangan.

Pernyataan FMPP ini tercetus pada forum diskusi yang melibatkan delegasi pesantren-pesantren se-Jawa dan Madura di Pesantren al-Hamid, Cilangkap, Cipayung, Jakarta, Sabtu-Minggu (10-11/9/2022).

KH Asnawi Ridwan, perumus FMPP menjelaskan sebagaimana yang telah banyak diwartakan oleh banyak media, ACT merupakan lembaga pengelola dana sosial ternyata dalam teknis pengelolaannya terindikasi melakukan pelanggaran terhadap aturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam PP Nomor 29 tahun 1980 tentang pengumpulan sumbangan, menyatakan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak banyaknya 10% dari hasil donasi.  Namun kenyataannya, ACT telah memberi pengakuan bahwa pihak ACT mengambil 13% dari hasil donasi,” ujar Kiai Asnawi dikutip dari laman Republika.co.id.

Terkait dengan praktek penyelewengan tersebut, lanjut Kiai Asnawi, para kiai yang terlibat dalam diskusi FMPP berpendapat bahwa apa yang dijalankan oleh ACT dihukumi haram karena melanggar undang-undang pemerintah. Dalam hal ini pihak manajemen ACT layak diperiksa dan dituntut pertanggungjawabannya.

Pengasuh Pesantren Fashihuddin Depok ini menyampaikan argumentasi sebagai acuan penetapan rumusan hukumnya secara syariat adalah, bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyatnya dari segala ancaman yang membahayakan atau yang merugikan segenap warga negara. Oleh karena itu, UU wajib dipatuhi oleh semua warga negara.

FMPP juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar lembaga pengelola dana sosial dikategorikan sebagai bentuk perusahaan yang bergerak dibidang usaha kerja bukan aktivitas sosial. Sehingga aktivitasnya diawasi oleh Ojk dan diaudit oleh BPK. Agar pemerintah membuat aturan untuk mengatur regulasi masuknya dana asing ke berbagai LSM yg bersebaran di  Indonesia.

Kegiatan itu dibuka oleh KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh Pesantren Lirboyo dan penasihat FMPP. Kiai Abdullah menyatakan bahwa rintisan Forum Bahtsul Masail antar Pesantren atau FMPP ini merupakan inisiatif dan ide dari dua ulama besar yakni KH. Idris Marzuqi pengasuh Pesantren Lirboyo dan KH. Zainuddin Jazuli pengasuh Pesantren Ploso Kediri.

Ada tiga tujuan didirikannya FMPP, yaitu: Pertama, untuk menjaga persatuan antar pesantren. Kedua, untuk meningkatkan kualitas intelektual para santri yang notabenenya akan menjadi ulama pada masa akan datang. Ketiga, demi menjaga eksistensi fungsi kitab-kitab klasik warisan ulama klasik sebagai referensi untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang berkembang di masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Rois Suriyah PWNU DKI Jakarta KH. Muhyiddin Ishaq, Katib Suriyah sekaligus tuan rumah pengasuh Pesantren al-Hamid, KH. Athoillah Manshur dari Pesantren Lirboyo, dan para kiai yang lain.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Check Also

Ratusan eks anggota NII Garut kembali baca dua kalimat syahadat dan ikrar setia kembali ke NKRI

Tobat, Ratusan Eks NII Garut Baca Syahadat Lagi dan Ikrar Setia Kepada NKRI

Garut – Ratusan eks pengikut Negara Islam Indonesia (NII) di Garut, Jawa Barat, melakukan pertobatan …

penceramah radikal

Jangan Heran Sudah Diprediksi Nabi, Sering Bikin Gaduh dengan Fatwa tanpa Ilmu

Terkadang kita susah membedakan antara ulama yang fasih ilmu fikih dengan hanya penceramah. Banyak pula …

escortescort