Yogyakarta – Salat Idul Fitri 1445 Hijriah di di Lapangan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Bantul heboh. Pasalnya, ratusan jamaah yang awalnya khusyu’ mendengarkan ceramah, memilih bubar. Hal itu dipicu dengan materi ceramah khatib yang menyinggung Pemilu curang dan menjelekkan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, khatib Salat Ied itu menghadirkan akademisi dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dr Untung Cahyono. Namub belakangan pihak UAD mengungkapkan bahwa Untung sudah lama tidak aktif mengajar.
Dalam video yang beredar, sang khatib berbicara tentang pemilu curang hingga menyinggung nama Predisen Joko Widodo (Jokowi). Panitia pelaksana pun meminta maaf.
“Kami mohon maaf untuk itu,” kata Ketua PHBI Tamanan, Sujendro Nugroho saat dihubungi, Jumat (12/4/2024).
Ia sendiri mengaku tak sempat mengonfirmasi terkait materi yang akan disampaikan oleh khatib. Pasalnya, ia menuturkan bahwa pihaknya terlalu sibuk dengan kegiatan takbiran dan festival lomba menyambut lebaran.”Sejak tahun 1987 saya menjadi ketua PHBI tidak pernah minta materi, saya anggap sudah tahu semua (aturan-aturan), dulu tidak ada masalah apa-apa, baru kali ini,” terangnya.
Kejadian itu terjadi saat Salat Ied Rabu (10/4/2024), ada dua video berdurasi pendek yang diunggah itu. Pertama, menampilkan sejumlah jamaah meninggalkan lapangan tempat salat dan kedua, menunjukkan sosok khatib dengan ceramahnya yang menyinggung kecurangan pemilu melibatkan pejabat negara.
“Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru di terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar,” kata sosok khatib dalam video.
Panitia telah mengoreksi diri dan sudah berjanji agar lebih berhati-hati kedepanya. Kemenag dalam hal ini turut mengimbau supaya masyarakat mencermati panduan pemerintah sehingga kejadian serupa tidak terulang di lain waktu dan tempat.