Corona Masih Tinggi, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Berpikir Ulang Soal Pilkada

JAKARTA – Pemerintah bersiap menggelar Pilkada secara serentak dihampir seluruh wilayah Indonesia, disatu sisi pandemi virus Corona belum menampakkan grafik penurunan, berbagai kehawatiran terus bermunculan jika Pilkada terus dilanjutkan.

PBNU telah mengeluarkan sikapnya meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada karena kondisi yang belum memungkinkan, sejalan dengan NU, PP Muhammadiyah melalui Ketuam Umumnya Haedar Nashir meminta pemerintah berpikir secara matang terkait gelaran Pilkada yang akan menyedot massa berkerumun.

PP Muhammadiyah memandang, penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi yang belum dapat dijinakkan justeru dapat memperparah penyebaran virus Corona.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kebijakan yang telah dan dicanangkan oleh pemerintah, Haedar melihat realitas dilapangan perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan.

“Jangan sampai sejumlah hal terjadi seperti sekarang ini dimana Covid menaik angkanya setelah new normal atau adaptasi baru diberlakukan, sehingga Rumah Sakit kelebihan beban dan disiplin masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik dan terkonsolidasi,” kata Haedar seperti dikutip dari laman Republika, Rabu (23/9).

Haedar memandang pelaksanaan Pilkada amat rawan membuat kasus Covid-19 naik signifikan. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu dianggap tak punya taring guna memastikan protokol kesehatan ditaati.

“Pada proses awal saja ketika pendaftaran Calon sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan, yang tidak ada tindakan. Cobalah kaji apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pilkada yang sarat persaingan politik tinggi dan melibatkan massa yang besar yang biasanya sulit dikendalikan,” ujar Haedar.

Haedar menyentil pemerintah yang biasanya mampu merencanakan sebuah kebijakan, namun gagal menerapkannya. Hal ini bisa saja berlaku dalam aturan soal pelaksanaan Pilkada yang menurut pemerintah bakal menerapkan protokol kesehatan.

“Perencanaannya biasanya baik tetapi di lapangan sering berbeda. Semoga semuanya sudah dipertimbangkan matang dan pelaksanaan Pilkada di kala pandemi benar-benar terkendali secara nyata dengan pertanggungjawaban yang tinggi,” ucap Haedar.

Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pada Selasa (22/9) malam bahwa Pilkada 2020 tidak ditunda. Keputusan itu diambil setelah rakor bersama Kemendagri, sekjen parpol, KPU, Bawaslu.