Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Kasus perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang terus bergulir panas. Dunia internasional telah terang-terangan menentang dan meminta China menutup kamp-kamp detensi atau yang diklaim sebagai kamp pelatihan terhadap Muslim Uighur. Ironisnya, Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, belum menyatakan sikap terkait masalah ini.
Menanggapi masalah ini, Komisi I DPR RI sepakat dengan langkah pemerintah untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun DPR meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
“Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, Rabu (25/12/2019) malam dikutip dari laman Detik.com.
Kharis mengatakan pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan degan urusan dalam negeri China. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkannya mengambil sikap.
“Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam,” kata dia.
“Minimal dengan statement, oke, kita tidak akan mencampuri urusan dalam negara lain sebagai sikap kita selama ini kepada seluruh negara di dunia, karena bebas aktif. Tapi pernyataan dukungan, sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di China, di Uihgur,” jelasnya.
Kharis menilai bahwa konsttitusi China sangat memperbolehkan warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kharis kemudian mencontohkan sikap Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan terhadap Palestina.
“Sepanjang yang saya tahu konstitusi China itu menghargai atau memperbolehkan orang untuk menjalankan agamanya. Sebagaimana sikap kita memprotes penindasan Israel terhadap Palestina, jelas sekali,” tegas Kharis.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Ia mendukung diplomasi lunak yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui permasalahan terkait muslim Uighur. Bobby juga mendorong pemerintah untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Saya melihat statemen Pak Moeldoko dan Pak Mahfud sudah sejalan. Prinsipnya RI tidak akan mencampuri urusan dalam negeri RRT (China) dan seperti dijelaskan Pak Mahfud, diplomasi lunak itu untuk mengetahui situasi sebenarnya di sana tanpa ada aksi diplomatik yang mengintervensi,” kata Bobby.
Bobby meminta masyarakat Indonesia tidak terprovokasi terkait pemberitaan muslim Uighur. Politikus Golkar itu berharap tidak ada kericuhan di Tanah Air seperti yang terjadi saat demonstrasi anti-pemerintah di Hong Kong.
“Yang perlu kita jaga di dalam negeri, jangan sampai persoalan Uighur ini disebarkan dari perspektif adanya penindasan umat agama tertentu dan mengakibatkan aksi-aksi atau mobilitas massa yang sampai ricuh seperti di Hongkong 22/12 kemarin. Perlu adanya kewaspadaan terhadap semua permasalahan atau hal yang bisa ‘memicu’ mobilisasi massa yang berpotensi konflik domestik,” jelas Bobby.
