dpr as setujui UU Uighur
dpr as setujui UU Uighur

RUU Uighur Disetujui DPR, AS Harus Perkeras Respon Tindakan China Terhadap Muslim Uighur

Washington – Amerika Serikat (AS) sangat serius dalam menanggapi tindakan Pemerintah China terhadap minoritas, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Hal itu dibuktikan dengan disetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Uighur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Dengan disetujuinya RUU Uighur itu, pemerintah AS harus memperkeras respon terhadap tindakan China tersebut.

RUU Uighur 2019 itu menjadi versi terkeras yang membuat marah China saat disahkan Senat pada September. RUU itu mendesak Presiden Trump menerapkan sanksi untuk pertama kali pada anggota politbiro China. Perkembangan ini terjadi saat kedua negara sedang menggelar negosiasi untuk mengakhiri perang dagang.

RUU Uighur disahkan dengan 407 suara mendukung dan 1 suara menolak di DPR yang dikontrol Partai Demokrat. RUU itu mengharuskan Trump mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di Xinjiang.

Legislasi itu juga menyerukan sanksi pada para pejabat senior China yang dianggap bertanggung jawab. RUU itu secara khusus menyebut nama Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo yang juga anggota politbiro di eselon atas kepemimpinan China.

RUU yang telah direvisi itu harus disetujui oleh Senat yang dikontrol Partai Republik sebelum diserahkan pada Trump untuk ditandatangani menjadi UU. Gedung Putih belum menjelaskan apakah Trump akan menandatangani atau mengeluarkan veto pada RUU itu.

RUU itu disetujui setelah pekan lalu Presiden Donald Trump menandatangani legislasi untuk mendukung demonstran Hong Kong meskipun mendapat kecaman dari China.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menganggap RUU itu serangan jahat pada Beijing dan intervensi serius masalah internal China.

“Kami mendesak AS segera memperbaiki kesalahannya, menghentikan RUU tentang Xinjiang menjadi UU, menghentikan menggunakan Xinjiang sebagai cara intervensi masalah domestik China,” papar pernyataan juru bicara Kemlu China Hua Chunying.

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Penunjukkan 9 Majelis Masyayikh Diprotes, Menag Diminta Anulir Keputusannya

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Wanita Arab Saudi dengan model rambut baru

Tak Lagi Wajib Pakai Jilbab, Wanita Arab Saudi Eforia Rambut Bondol

Riyadh – Para wanita di Arab Saudi kini tak lagi wajib memakai jilbab. Kerajaan Arab …

cc f c b bcbd

Siapa Sangka Ka’bah Pernah Ditutup, Berikut 5 Peristiwa Bersejarah yang Bikin Ka’bah Ditutup

Jakarta – Ka’bah merupakan kiblat umat muslim seluruh dunia, setiap tahunya jutaan umat muslim berdatangan …