Haul Gus Dur ke-10 Hasilkan 10 Rekomendasi Rembug Budaya

Jakarta – Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal memiliki pemikiran brilian, tidak hanya soal agama dan toleransi, juga masalah kebudayaah. Hal itulah yang mendasari dipilihnya tajuk “Kebudayaan Melestarikan Kemanusiaan” pada Haul Gus Dur ke-10 di Pondok Pesantren Al Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019). Rembug Budaya pun digelar sebagai bagian dari rangkaian Haul Gus Dur.

Rembug Budaya merupakan salah satu rangkaian dari Haul Gus Dur yang ditujukan untuk mempertemukan berbagai tokoh agama, masyarakat, pemangku kepentingan, dan tokoh anak muda untuk kemudian merumuskan manifestasi kebudayaan Gus Dur.

Alissa Wahid, putri pertama Gus Dur, mengatakan latar belakang mengusung tajuk kebudayaan karena saat ini belum ada pemanfaatan pengetahuan dan kearifan tradisional.

“Kita tidak memaksimalkan pengetahuan dan kearifan tradisional kita, misalnya pengobatan yang berasal dari kearifan lokal. Itu kan banyak sekali, tapi kita mengabaikannya,” kata Alissa yang menjadi salah satu tim perumus Rembug Budaya dalam konferensi pers Haul Gus Dur ke-10.

Alissa menyayangkan pandangan sempit tentang arti kemajuan, yang menurut sebagian orang adalah hal yang datang dari luar atau sesuatu yang modern. Gerakan kebudayaan juga masih dipandang sebagai gerakan melestarikan ekspresi seni dan budaya seperti tarian, pakaian, atau pun arca. Padahal kebudayaan jelas lebih dari itu.

Rembug Budaya itu menghasilkan 10 rekomendasi yang akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hadir dalam acara tersebut Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Eks Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dan dosen UI Saras Dewi Dharmantra sebagai pembicara.

“Kita akan diserahkan ke Dirjen Kebudayaan sebagai mitra kami. Karena ini adalah upaya Dirjen Kebudayaan juga untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang lebih luas. Dan kita akan kawal terus supaya nanti ada wujudnya,” kata Alissa Wahid.

Menurutnya, Rembug Budaya merupakan salah satu dari bagian gerakan kebudayaan. Menurutnya, hasil dari diskusi ini akan terus dilanjutkan demi mewujudkan perubahan dalam masyarakat.

“Yang jelas forum budaya ini kita tempatkan sebagai salah satu dari bagian gerakan kebudayaan yang lebih besar. Jadi nggak hanya berhenti di forum ini tadi. Tapi akan dilanjutkan dan juga akan dimasukkan ke kebudayaan yang lebih besar untuk mendorong perubahan, yang benar-benar perubahan, tidak hanya slogan-slogan,” kata Alissa.

Berikut 10 hasil rekomendasi Rembug Budaya yang akan diserahkan ke Kemendikbud:

1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan menangkap pergumulan kemanusiaan, khususnya pengalaman hidup kelompok kelompok rentan/lemah seperti perempuan.
2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris, sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumpu pada elitisme kebudayaan.
3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.
4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan, dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan, dan peran vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.
5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional, dan dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran, serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintah daerah.
6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.
7. Negara dan masyarakat perlu membangun model praktik keberagamaan yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia. Agama dan budaya tidak saling mengalahkan, bukan dikotomi yang kontradiktif, tetapi dialektis, keduanya saling belajar dan mengambil. Beragama yang berkebudayaan berarti praktik beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.
8. Sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi, tetapi menguasainya melalui khazanah pengetahuan dan budaya.
9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan, untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.
10. Negara perlu meninggalkan model ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.