Ini Komentar Muhammadiyah dan NU Terkait PMA Majelis Taklim

0
96

Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi baru saja meluncurkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan mulai berlaku pada 10 Januari nanti. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia PP Muhammadiyah dan PBNU pun langsung mengomentari keputusan ini.

“Saya bingung melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Kok sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan akan dibiayai oleh pemerintah,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas dikutip dari laman Republika.co.id, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Abbas, cara-cara yang dilakukan pemerintah tersebut belum baik bagi perkembangan masyarakat. Justru dengan mengatur majelis taklim akan memasung kreatifitas maayarakat, khususnya umat Islam dalam menyebarkan dakwah.

“Apakah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan memasung inovasi dan kreatifitas masyarakat? Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa dinamis dan tidaknya suatu masyarakat sangat tergantung kepada ada atau tidaknya kebebasan yang mereka miliki,” ucapnya.

Buya Anwar juga melihat sekarang ini pemerintah cenderung ingin mengawasi semua kegiatan masyarakat, terutama umat Islam.

“Pertanyaan saya apakah hal ini tidak akan membuat masyarakat kecewa kepada pemerintah karena mereka telah merasa sumpek dengan kehadiran dari kebijakan yang sangat membatasi kebebasan mereka ya?” ungkapnya.

Karena itu, Buya Anwar mengimbau kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan. Dia pun menyarankan agar Kemenag menggunakan cara yang lebih dialogis dan persuasif dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga berdampak lebih baik pada kehidupan masyarakat.

Menanggapi hal yang sama, Ketua KH PBNU Abdul Manan Ghani mengatakan, Kemenag seharusnya tidak merepotkan majlis taklim dalam kegiatan dakwahnya. Menurut dia, Kemenag-lah yang seharusnya mendata Majelis Taklim.

Baca Juga:  Biadab, Pasukan Israel Serang Jamaah Muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa

“Mereka data jumlah majelis taklim. Bukan majelis taklim yang disuruh mendaftar. Enak nanti. Kemeterian Agama kan punya penyuluh agama di tingkat kecamatan. Punya KUA. Masak setiap kecamatan gak bisa mendata majelis taklim,” ujar Kiai Manan.

“Jangan sampai merepotkan majelis taklim, merepotkan ustaznya, merepotkan jamaahnya. Mereka aja yang data, buat apa punya aparat itu,” imbuhnya.

Menurut Kiai Mannan, dirinya memang belum membaca draf PMA tentang Majelis Taklim tersebut secara menyeluruh, karena dirinya baru saja datang berdakwah dari daerah-daerah pelosok yang susah sinyal.

Namun, yang jelas selama ini majelis taklim bisa hidup meskipun tanpa bantuan dari pemerintah karena mereka berdakwah aras motivasi menyiarkan agama Islam. “Kita itu hidup sendiri dan dakwah sendiri atas motivasi menyiarkan agama, justru kita malah direpotkan dengan harus mendaftar dan sebagainya,” kata Kiai Manan.

Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi, mengatakan, Kemenag mengeluarkan PMA tentang Majelis Taklim untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang rahmatal lil alamin. Majelis Taklim juga perlu diatur untuk membentengi masyarakat dari paham-paham radikal.

Ini sekaligus untuk membentengi masyarakat dari paham keagamaan yang bermasalah seperti radikalisme agama, paham intoleran, dan seterusnya,” ujar Juraidi.

Tinggalkan Balasan