Jangan Politisasi Pancasila Untuk Kepentingan Apa Pun

Jakarta – Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, jangan ada politisasi Pancasila untuk kepentingan apa pun.

“Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apa pun, karena kita belajar dari sejarah setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi Pancasila akan menimbulkan ketidakpercayaan pada Pancasila itu sendiri dan pada kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila semuanya memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan membawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya. Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar dan ideologi negara,” kata Haedar dalam keterangan tertulis dikutip dari situs Muhammadiyah, Selasa (1/6/2021).

Haedar mengatakan Pancasila telah melalui berbagai zaman, mulai Orde Lama hingga Reformasi. Dia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tak sekadar ritual.

“Maka bagaimana kita memperingati lahirnya Pancasila itu bukan hanya ritual dan seremonial maupun juga dalam jargon dan retorika,” ujar Haedar.

Haedar berharap nilai-nilai Pancasila diterapkan secara baik di seluruh institusi kenegaraan. Pancasila dinilai harus menjadi dasar pijakan untuk mengambil keputusan dan orientasi kebijakan.

“Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila,” tegas Haedar.

Selain itu, Haedar mengatakan Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa. Pancasila, kata Haedar, tak cukup sebagai doktrin saja tetapi juga harus diamalkan.

“Pancasila tidak cukup hanya dihafal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktikkan dan kita warga bangsa, elit bangsa di mana pun berada dan dalam posisi apa pun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktekkan Pancasila, menjadi insan-insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata ‘ber’ menunjukkan kata kerja, artinya Pancasila dijadikan praktik nyata dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar.