sidang istbat
sidang istbat

Kewajiban Mengikuti Hasil Sidang Itsbat Menteri Agama dalam Penetapan Awal Ramadan

Setiap tanggal 29 Sya’ban, Pemerintah Indonesia selalu mengadakan sidang Itsbat dalam rangka menetapkan awal Ramadan. Dengan mengumpulkan tokoh-tokoh agama dari berbagai organisasi dan aliran yang berada di bumi pertiwi ini. Langkah tersebut dilakukan karena kehati-hatian Pemerintah dalam hal ibadah. Sehingga hasil dari sidang tersebut diharapkan mampu meminimalisir terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan. Sekalipun toh, masih saja ada kelompok tertentu yang menyeberang dari kesepakatan ini, karena menganggap apa yang telah ditetapkan diyakini berdasarkan metode kelompoknya dianggap lebih benar dari kelompok-kelompok yang lain.

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hukum mengikuti hasil sidang Itsbat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini ? dan bagaimana hukum bagi yang menolak hasil sidang tersebut ?

Di dalam al Qur’an, Allah swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa’: 59)

Para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil kewajiban mengikuti keputusan Pemerintah. Tentu selama keputusan ini tidak secara langsung menabrak syariat Islam. Karena kata “ulil amri”, sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama tafsir yang dimaksud adalah Pemerintah. Penafsiran ini sudah maklum dan dapat dilacak di dalam kitab-kitab tafsir.

Tentang kewajiban mentaati Pemerintah ini juga disampaikan oleh Rasulullah saw:

Baca Juga:  Kaidah Fikih Cabang Kelima: Dialektika Teks Dan Konteks

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa melepaskan tangannya dari taat (kepada Pemerintah), kelak akan menjumpai Allah swt tanpa hujjah” (HR. Muslim”

Dalil-dalil di atas menjadi bukti bahwa tidak ada pilihan kepada umat Islam selain mentaati apa yang telah ditetapkan Pemerintah. Lebih-lebih untuk kemaslahatan umat manusia. Selama itu bukan perbuatan maksiat. Ibn Umar ra berkata:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

Artinya: Wajiba terhadap orang muslim mendengarkan dan mentaati Pemerintah terhadap apa yang disenangi atau pun yang tidak disenangi, kecuali diperintahkan melakukan ma’siyat, maka janganlah mendengarkan dan mentaatinya” (HR. Muslim dan lainnya)

Jadi, batas kewajiban seorang rakyat mentaati Pemerintah selama perintah itu tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul_Nya. Seperti melakukan zina, mencuri, merampok, mabuk-mabukan, menyakiti orang tua dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka yang demikian boleh seorang rakyat tidak mematuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah.

Bagaimana dengan menetapkan awal Ramadan ?

Allah swt menganjurkan kepada umat manusia dalam memutuskan suatu persoalan hekdaknya melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat bersama, sehingga nantinya tidak ada gesekan klaim benar sepihak. Di dalam al Qur’an, Allah swt berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: “Bermusyawarahlah kalian dalam urusannya” (QS. Ali Imran: 159)

Penetapan awal Ramadan adalah persoalan majemuk umat Islam sedunia, begitu juga di Indonesia. Sehingga pantas sekali jika Pemerintah dalam hal ini membuat forum musyawarah dengan menghadirkan para ahli dalam Islam untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah ini merupakan poros tengah dalam menghilangkan perbedaan konsep antara kelompok dalam Islam.

Baca Juga:  Hukum Melagukan Adzan

Syaikh Abdul Wahab Khallaf ulama kontemporer dalam kitabnya al Fiqh ala Madzahib al Arba’ah secara tegas mewajibkan terhadap umat Islam untuk mengikuti hasil penetapan Pemerintah setempat dalam penentuan awal Ramadan. Dalam kitabnya ia berkata: “Dalam menetapkan awal Ramadan tidak harus ada penetapan dari Pemerintah. Namun jika Pemerintah telah menetapkan bahwa hilal Ramadan telah terbit dengan metode apa saja dalam madzhabnya maka wajib bagi seluruh umat Islam Negara setempat untuk berpuasa, sekalipun penetapan tersebut berbeda dengan hasil penetapat sebagian madzhab di Negara setempat. Karena apa yang telah ditetapkan Pemerintah akan menghilangkan perbedaan madzhab”[1]

Dari uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa mengikuti apa yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia menjadi wajib bagi seluruh umat untuk melaksanakan penetapan tersebut. Begitu juga dengan hasil sidang Itsbat, maka wajib bagi seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai puasanya sesuai dengan hasil keputusan dalam sidang tersebut, tanpa boleh menyelesihinya.

Wallahua’lam


[1] Abdul Wahab Khallaf, al Fiqh Ala Madzahib al Arba’ah, Hal 533

Bagikan Artikel ini:

About Ernita Witaloka

Mahasantri Ma’had Aly Nurul Qarnain Sukowono Jember Takhassus Fiqh Siyasah

Check Also

kitab samawi

Tidak Hanya Al-Quran, Seluruh Kitab Samawi Diturunkan di Bulan Ramadan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Allah swt menurunkan kitab-kitab suci ini untuk menjadi pedoman hidup …

halal darah

Hati-Hati Teriak Halal Darahnya, Ingat Allah Menjaga Darah Manusia !

Pengeroyokan terhadap Ade Armando dalam aksi demontrasi kemaren 11 April 2022 menjadi perbincangan publik. Lebih-lebih …