Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Kabul – Taliban sejak mengambil alih kepemimpinan di Afghanistan telah mengeluarkan kebijakan terkait hak-hak perempuan. Perempuan Afghanistan yang pada pemerintahan sebelumnya, bisa melakukan kegiatan apa saja di era modern ini, kini kembali harus terkekang dengan aturan-aturan Taliban yang memberlakukan aturan ketat berdasarkan syariat Islam.
Terkini, perempuan Afghanistan dilarang memasuki taman hiburan di Kabul. Kebijakan itu dikeluarkan Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (MPPVV) Taliban pada Rabu (9/11/2022).
Juru bicara MPPVV mengkonfirmasi bahwa perempuan akan dilarang mengakses taman dan tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak jelas seberapa luas pembatasan yang diterapkan atau bagaimana keputusan ini mempengaruhi aturan sebelumnya dari MPPVV yang mengatakan taman, termasuk ruang terbuka, harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan hari-hari tertentu akan disisihkan untuk perempuan.,
Saksi mata Reuters mengamati beberapa perempuan ditolak oleh petugas taman hiburan, dengan agen Taliban yang hadir mengamati situasi. Warga Kabul bernama depan Masooma telah merencanakan untuk membawa cucunya mengunjungi taman tersebut tetapi ditolak.
“Ketika seorang ibu datang dengan anak-anak mereka, mereka harus diizinkan masuk ke taman, karena anak-anak ini belum melihat sesuatu yang baik . Mereka harus bermain dan dihibur,” katanya dikutip dari laman Republika.co.id.
“Saya banyak mendesak mereka, tetapi mereka tidak mengizinkan kami masuk ke dalam taman, dan sekarang kami kembali ke rumah,” ujarnya.
Dua operator taman hiburan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya untuk berbicara tentang masalah sensitif mengatakan, telah diberitahu oleh pejabat Taliban untuk tidak mengizinkan perempuan memasuki taman hiburan. Sejak mengambil alih Afghanistan tahun lalu, kelompok ini menyatakan, perempuan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki dan harus menutupi wajahnya.
Meskipun beberapa perempuan di pusat kota mengabaikan aturan dan beberapa perempuan telah diizinkan untuk bekerja di kantor-kantor pemerintah. Kelompok itu juga membuat pembatasan terhadap akses pendidikan bagi perempuan.
