Pangdam Jaya Tidak Kendor Copot Baliho Baliho Habib Rizieq, Meski Tuai Kritik Dari DPR

Jakarta – Pasca mencopot berbagai baliho Habib Rizieq dibeberapa tempat, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Rachman mendapatkan kritik dari para politikus. Namun kritik yang dilontarkan oleh para anggota dewan yang terhormat itu tidak sedikitpun membuat Pangdam Jaya kendor untuk terus mencopot baliho yang dipasang tanpa mematuhi peraturan.

Pangdam Jaya memang memerintahkan anggotanya untuk terus mencopot baliho yang tidak menaati peraturan dan berisikan narasi provokasi.

Suara kritis datang dari para politikus. Ada Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono yang meminta TNI kembali ke tugas pokoknya. Tugas menurunkan baliho bukanlah milik TNI, melainkan milik Satpol PP.

“Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan, seperti dikutip dari laman detik.com Jumat (20/11).

PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS, Abdul Kharis Almasyhari menyarankan sebaiknya urusan mencopot baliho diserahkan kepada Satpol PP saja. Tak perlu TNI turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

“Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP. Kalau misalkan, boleh juga sih kalau tentara dilibatkan, tapi sifatnya diminta bantuan,” kata ketika dihubungi, Jumat (20/11).

Mayjen Dudung tak gentar. Dia berpendapat militer tidak bisa diam saja melihat kondisi ini. Militer harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan.

“Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja?” ujar Dudung kepada detikcom, Sabtu (21/11).