Peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Ajak Masyarakat Tolak Ekstremisme, Politik Identitas, dan Politisasi Agama

Jakarta – Rakyat Indonesia diajak untuk menolak ekstremisme, politik identitas, dan politisasi agama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tahun depan. Pengalaman nilai-nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ajakan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (1/6/2023). Dalam Presiden mengajak rakyat Indonesia menolak politiik identitas dan politisasi agama. Jokowi ingin seluruh rakyat menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan hingga suka cita.

“Saudara-saudara sebangsa, se-Tanah Air. Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut Pemilu 2024 dengan dewasa hingga suka cita. Jokowi juga mengingatkan tak melupakan nilai-nilai Pancasila menyambut Pemilu 2024.

“Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Memperjuangkan Indonesia yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah Indonesia,” ujar Jokowi.

“Selamat Hari Lahir Pancasila, salam Pancasila, merdeka!” pekik Jokowi.

Beberapa bulan sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Presiden Jokowi pernah mewanti-wanti kepala daerah seluruh Indonesia terkait stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Jokowi meminta para kepala daerah menjaga situasi tetap kondusif.

Kemudian, pada Desember tahun lalu, Presiden Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan politisasi agama terjadi dalam Pemilu 2024. Dia meminta tak ada ruang yang diberikan untuk politisasi agama.

Presiden Jokowi mengatakan politik identitas hingga politisasi agama sangat berbahaya. Dia menyebut hal itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk merusak persatuan.

Jokowi pun meminta Bawaslu bekerja dengan cepat dan responsif dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain cepat dan responsif, Bawaslu juga harus bekerja sesuai koridor hukum.