Polemik Penghapusan Sertifikasi Halal, MUI Ingatkan Omnibus Law Harus Sejalan dengan Konstitusi

Jakarta – Pro dan kontra terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang bertujuan memudahkan investasi terus menggelinding. Tidak hanya para buruh yang turun ke jalan, rencana penghapusan sertifikasi halal juga menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pun mengingatkan, seyogyanya Omnibus Law itu tidak bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 disebut negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Omnibus Law yang berupaya memudahkan investasi juga harus sejalan dengan konstitusi dan realitas masyarakat yang agamais.

“Penghapusan sertifikat halal dalam kehidupan ekonomi dan bisnis untuk kemudahan investasi berpotensi memancing kekeruhan serta kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujar Buya Anwar di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Alasannya, kata dia, mengabaikan dan tidak lagi menghormati kepentingan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. Anwar menegaskan, sejumlah peraturan terkait sertifikasi halal saat ini sudah baik, tinggal penerapannya.

“Semestinya yang dilakukan pemerintah adalah apa yang sudah baik selama ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar tingkat ketenangan dan kepuasan dari sebagian besar rakyat di negeri ini dapat dipenuhi dan terpenuhi,” katanya.

Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dibuat pemerintah tidak hanya membuat ketentuan kontribusi terkait ketenagakerjaan. Omnibus Law juga menghapus ketentuan kewajiban produk besertifikat halal yang beredar di Tanah Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).