Halal
Halal

Sertifikasi MUI Tak Berlaku Lagi, Label Halal Diselenggarakan Pemerintah

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tidak lagi mengurusi sertifikasi halal. Sesuai ketentuan Undang-Undang, sertifikasi halal akan diselenggarakan pemerintah. Dengan demikian sertifikasi halal MUI sudah tidak berlaku lagi.

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal,” tulis Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas di akun Instagram resmi @gusyaqut, Sabtu (12/3/2022).

Menag menegaskan, di waktu-waktu mendatang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan lagi ormas,” tambah Menag.

Melalui keterangan resmi Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan label halal itu berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan, penetapan label halal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Di mana penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

“Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” kata Aqil dalam keterangannya.

Sementara, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim menerangkan, pencantuman label Halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk. Bisa dipasang di bagian tertentu dari produk.

“Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk,” ucap Arfi.

Baca Juga:  Sambut Kedatangan Santri, Pemkab Malang, Terjunkan Tim Medis Ke Pesantren

Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dirusak, dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Menko PMK Muhadjir Effendy

Organisasi Keagamaan Dapat Berperan Sebagai Pusat Pengembangan Narasi Moderasi Beragama

Surabaya – Moderasi beragama adalah jalan terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan kuat ditengah …

Brigjen Ahmad Nurwakhid pada Tabligh Akbar JATMAN DIY dan Jawa Tengah

JATMAN Mitra Strategis BNPT Jalankan Kebijakan Pentahelix

Sleman – Badan Nasional Pdnanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya menjalankan program kebijakan Pentahelix dalam penanggulangan …