Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Tangerang – Setelah 75 tahun menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama (Kemenag) siap menyerahkan tongkat estafet kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Hal ini ditegaskan Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Serpong, Banten, Senin malam (28/7/2025).
Dengan mengangkat tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Rakernas ini menandai masa transisi penting dalam sejarah haji Indonesia.
“Kita berdoa, semoga ke depan kualitas layanan haji akan semakin baik dengan kehadiran badan khusus yang fokus menjalankan amanah besar ini,” ujar Menag.
Nasaruddin menekankan bahwa proses peralihan kewenangan ini murni mengikuti peraturan yang berlaku dan arahan dari kementerian terkait. Ia memastikan tidak ada sedikit pun niat untuk memperlambat proses transisi tersebut.
“Kalau ada hal-hal yang terlihat lambat, itu semata karena kami mengikuti arahan kementerian lain dan ketentuan hukum. Tidak ada maksud menunda,” tegasnya.
Menag juga menyoroti perjalanan panjang Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji selama lebih dari tujuh dekade. Menurutnya, setiap menteri agama yang pernah menjabat selalu berupaya maksimal mencari cara terbaik untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Meski kewenangan akan beralih ke BP Haji, Nasaruddin menegaskan bahwa Kemenag tetap akan memainkan peran penting, baik secara moral maupun keagamaan.
“Diminta atau tidak, Kemenag wajib membantu BP Haji. Ini adalah bagian dari pelayanan keagamaan kami,” ujarnya.
Ia juga menilai, peralihan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kinerja Kemenag di bidang lainnya. Dengan tanggung jawab haji diemban badan tersendiri, Kemenag bisa lebih fokus pada tugas-tugas besar lainnya, seperti pengembangan pendidikan agama dan pelayanan lintas agama.
“Kami punya banyak direktorat, dari Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu. Banyak pekerjaan besar yang perlu konsentrasi tinggi. Dengan pendelegasian ini, kami bisa bekerja lebih lincah dan fokus,” katanya.
Rakernas ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, Dirjen PHU Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary, serta para pejabat eselon I dan II Kemenag dan BP Haji.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap pelayanan haji Indonesia dapat terus berkembang, lebih profesional, dan semakin mendekati harapan para jemaah.
