Sistem Pemerintahan Madinah dan Khilafah : Menemukan Solusi Realistis

Sejak lama, perbincangan tentang sistem pemerintahan yang ideal dalam konteks Islam menjadi polemik tersendiri. Beberapa kelompok termasuk di Indonesia, seperti gerakan yang mengusung ideologi khilafah, telah mencuatkan gagasan untuk mengganti sistem pemerintahan yang ada dengan khilafah. Kritik mereka kerap sangat bombastis tetapi tidak pernah melakukan intropeksi terhadap kegagalan khilafah di masa lalu.

Jika ingin merujuk pada akar yang jelas, sejatinya bukan sistem khilafah dinasti, monarki absolut yang harus dibanggakan. Kita harusnya menarik lebih jauh lagi dari sistem

pemerintahan di Madinah yang merupakan prototipe sistem negara modern yang mempertimbangkan keragaman dan memberikan jaminan terhadap perbedaan. Sistem inilah yang mestinya digaungkan.

Sistem Pemerintahan Madinah: Model Inklusif dan Melindungi Perbedaan

Sejarah Islam mencatatkan kehadiran Nabi Muhammad ﷺ di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Di Madinah, Nabi mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang unik, yang mampu menampung dan melindungi berbagai kelompok suku dan agama. Kesepakatan ini dikenal sebagai “Piagam Madinah” atau “Perjanjian Madinah.”

Piagam Madinah membuktikan bahwa Nabi ﷺ tidak hanya menetapkan dasar-dasar pemerintahan bagi umat Islam tetapi juga memberikan jaminan hak dan perlindungan kepada semua warga Madinah, termasuk non-Muslim. Perjanjian ini mengakui dan menghormati perbedaan suku, agama, dan masyarakat yang ada di Madinah.

Sistem pemerintahan yang dijalankan di Madinah dapat dianggap sebagai prototipe negara modern. Sebagai contoh, piagam tersebut memberikan dasar bagi pembentukan Majlis Syura (Dewan Konsultatif) yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok. Keberagaman diakui sebagai suatu yang positif dan menjadi kekuatan bagi kemajuan masyarakat.

Juga, Nabi ﷺ melibatkan semua warga Madinah, tanpa memandang suku atau agama, dalam pengambilan keputusan yang bersifat umum. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap negara dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas.

Kritik Terhadap Agenda Khilafah: Gairah Kekuasaan Tanpa Konteks

Meski idealis, agenda khilafah yang digaungkan oleh sebagian kelompok sering kali diwarnai oleh gairah kekuasaan. Mereka ingin menerapkan aturan Islam tanpa mempertimbangkan konteks historis dan kultural suatu negara. Kritik ini mencuat dari pandangan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan bergantung pada adaptasi terhadap realitas sosial dan keberagaman masyarakat.

Ibn Khaldun, menegaskan bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan bagi suatu negara. Sistem yang inklusif dan melindungi perbedaan akan lebih tahan lama dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khilafah, dalam konteks sejarah, juga mengalami tantangan dan perpecahan yang mengakibatkan kelemahan sistem.

Dalam merumuskan sistem pemerintahan, terutama dalam konteks negara modern yang heterogen, bisa saja terinspirasi dari konsep inklusif Madinah. Penting untuk mengakui bahwa setiap masyarakat memiliki konteks historis dan kultural yang berbeda. Memaksakan sistem yang pada masa lalu juga gagal pada akhirnya dalam mempersatukan umat Islam adalah sebuah mengulangi kesalahan.

Menciptakan sistem pemerintahan yang memahami dan menghormati keragaman menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan suatu negara. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun sistem di Madinah. Terlepas dari agenda yang diusung, melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat, menjaga pluralitas, dan menemukan solusi yang realitis adalah jalan yang lebih konstruktif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.