Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Riyadh – Pemerintah Indonesia resmi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021. Pandemi Covid-19 sehingga pemerintan Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan kepastian pelaksanaan ibadah haji, menjadi alasan keputusan tersebut.
Namun banyak yang menilai keputusan itu akibat Indonesia tidak mendapat kuota haji akibat pandemi Covid-19 masih tinggi di tanah air. Bahkan ada yang menuduh pemerintah Indonesia masih berhutang dana haji kepada Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, pemerintah Arab Saudi melalui Plt Menteri Media Majid bin Abdullah Al-Qashabi menegaskan bahwa pemerintahnya belum mengeluarkan kuota haji. Rencananya pengumuman haji tahun 2021 baru akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. Pengumuman itu dilakukan setelah Arab Saudi menyelesaikan evaluasi menyeluruh terkait tantangan haji di tengah pandemi Covid-19.
Dalam sebuah konferensi pers, Al-Qasabi mengatakan pihak berwenang Saudi sedang menindaklanjuti pembaruan kondisi pandemi di dunia, Minggu (6/6/2021). Menteri haji dan umroh serta menteri kesehatan akan segera mengumumkan keputusan dari evaluasi tersebut.
“Karena penyebaran Covid-19, penting untuk mengevaluasi kerusakan dari penyebaran virus ini dengan cermat dan benar. Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penyebaran penyakit di Kerajaan atau dunia Islam,” kata dia dilansir di Arab News via laman ihram.co.id, Senin (7/6/2021).
Kementerian haji dan umroh disebut telah bekerja keras untuk meningkatkan layanan yang diberikan di sektor haji dan umrah, di tengah keadaan pandemi yang luar biasa.
Izin pelaksanaan haji tahun lalu dan kembalinya umroh secara bertahap diberikan setelah Arab Saudi mengembangkan sebuah model teknis yang aman. Kerajaan memilih fokus pada teknologi modern dan digitalisasi prosedur, untuk menyediakan layanan yang baik bagi jamaah, melalui berbagai opsi yang disediakan oleh kementerian.
Salah satu hasil fokus Kerajaan adalah tersedianya aplikasi Eatmarna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna meminta izin, baik izin shalat wajib harian, umrah, serta shalat di Rawdah, di masjid Makkah dan Madinah. Lebih dari 20 juta orang telah mendapat manfaat dari aplikasi ini.
Di sisi lain, lebih dari 30 ribu orang telah menggunakan layanan yang disediakan oleh pusat Inaya (perawatan) di Makkah dan Madinah. Pelayanan ini didirikan untuk membantu peziarah yang datang dari luar Kerajaan. Kementerian haji dan umroh juga menyediakan layanan transportasi yang aman dengan mendirikan empat titik kumpul guna mengangkut jamaah haji dan shalat ke dan dari Masjidil Haram di Makkah.
Asisten Wakil Sekretariat Kementerian Haji dan Umroh Hesham Abdulmonem Saeed mengatakan model umroh yang aman bertujuan melindungi orang-orang dengan mengelola kerumunan yang pergi ke Masjidil Haram. Salah satu cara pengelolaan ini adalah dengan menyediakan slot waktu yang dipesan jamaah serta meningkatkan layanan kepada para peziarah melalui penerapan teknik paling modern guna memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
Dia mencatat aplikasi Eatmarna yang dikembangkan oleh Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) juga berguna memverifikasi kesehatan pemohon izin. Pekerjaan melayani jamaah haji disebut kerja sama yang melibatkan sektor publik, swasta, dan sukarela.
“Ada kerja sama berkelanjutan antara kementerian haji dan umroh, kementerian dalam negeri, kementerian kesehatan, Presidensi Umum Dua Masjid Suci dan semua otoritas terkait untuk membantu jamaah dan pengunjung melakukan haji dan umrah dengan mudah,” katanya.
