Terkait Salat Idul Fitri Yang Berbeda, Begini Respon Menag : Imbau Umat Islam Hargai Perbedaan

Jakarta – Takmir Masjid Alhikmah, Podosugih, Pekalongan akan melaksanakan salat Idul Fitri pada tanggal 21 April 2023, berbagai persiapan dilakukan untuk pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri termasuk meminta izin kepada Pemda maupun pihak lainya dalam rangka melaksanakan salat berjamaah di lapangan. Sedangkan pemerintah belum menetapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri karena masih menunggu sidang Istbat.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sedang memaksimalkan persiapan perayaan Idul Fitri 1444 H. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahkan mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk Sholat Idul Fitri.
Dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (17/4/2023) hal ini disampaikan Menag Yaqut seiring beredarnya isu kurang sedap yang menyangkut izin penggunaan fasilitas umum di tingkat daerah.

Sebelumnya, diberitakan terkait permohonan izin yang diajukan Ta’mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Pekalongan kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Ta’mir Masjid bermaksud menggunakan Lapangan Mataram Kota Pekalongan – Jawa Tengah untuk Sholat Idul Fitri 1444 H pada Jumat, 21 April 2023. Sementara pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal pada Sidang Itsbat yang digelar pada 20 April 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan 1 Syawal setelah menggelar sidang isbat. Sidang isbat berlangsung dengan memperhatikan informasi data hilal berdasarkan hasil Hisab (perhitungan astronomis), dan konfirmasi dari proses rukyatul hilal.

Metode penetapan 1 Syawal ini menjadi bahan pertimbangan yang kemudian akan dibahas bersama dalam mekanisme sidang. Sidang isbat melibatkan banyak pihak, diantaranya Komisi VIII DPR RI, pimpinan ormas-ormas Islam, duta besar negara sahabat, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Kesepakatan hasil sidang isbat selanjutnya diumumkan secara terbuka oleh Menag Yaqut. Jika hasil sidang isbat menetapkan Idul Fitri bertepatan 21 April 2023, maka hasilnya sama dengan penetapan Muhammadiyah. Namun jika ternyata sidang menetapkan Idul Fitri bertepatan 22 April 2023, berarti ada perbedaan.

Terkait hal ini, Menag yang akrab disapa GusMen ini menghimbau agar masyarakat, khususnya umat muslim agar saling menghargai perbedaan.

“Saya menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan sholat ‘Idul Fitri, hendaknya hal tersebut direspons dan disikapi secara bijak, dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu,” pesan Menag di Rembang, seperti dilansir dari laman detik.com pada Minggu (16/4/2023).

Tak hanya itu, Menag juga meminta seluruh pimpinan daerah agar bisa mengakomodir izin penggunaan fasilitas umum oleh masyarakat yang tujuannya untuk kegiatan keagamaan.

“Saya juga menghimbau kepada seluruh pemimpin daerah agar dapat mengakomodir permohonan izin fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” sambung Gus Men.

Kepada seluruh pemimpin daerah, Menag juga meminta agar mereka dapat mengabulkan permohonan fasilitas umum untuk penyelenggaraan sholat Id, sekalipun pelaksanaannya berbeda dengan hasil sidang isbat yang diputuskan Pemerintah. Menurut Menag, hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka merayakan perbedaan dengan cara arif dan bijaksana.

“Saya mengapresiasi Wali Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi Ta’mir Masjid Al Hikmah untuk dapat menggunakan fasilitas umum yang lain dalam pelaksanaan shalat ‘Idulfitri yang akan diselenggarakan pada 21 April 2023. Sehingga, masyarakat yang akan melaksanakan Salat Idulfitri pada 21 April 2023 tetap dapat terfasilitasi,” sambungnya.

Menag mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjadikan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat sebagai ruh dan spirit dalam kehidupan keberagamaan sehari-hari. Hal inilah yang menurut Gus Men sebagai wujud Gerakan Moderasi Beragama yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.