Wakil Ketua Komisi VIII Minta Ponpes Al-Zaytun Klarifikasi soal Dugaan Ajaran Menyimpang

Jakarta – Pondok Pesantren Al-Zaytun terus menjadi sorotan atas berbagai kontroversi yang terjadi, dimulai dengan dugaan keterlibatan dengan NII hingga salam ala Yahudi oleh pimpinan Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Selang beberapa saat, sekelompok masyarakat menggeruduk ponpes al-zaytun hingga kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat ditolak kehadiranya untuk tabayyun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan mengusut dugaan adanya ajaran menyimpan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Kemenag diminta bertabayun.
“Saya kira Kementerian Agama harus turun tangan melakukan tabayun atas dugaan adanya penyimpangan itu,” kata Ace saat dihubungi seperti dilansir dari laman detik.com pada Sabtu (17/6/2023).

Ace menuturkan, selain Kemenag, Ponpes Al-Zaytun harus tabayun. Pihak Ponpes Al-Zaytun juga diminta tidak menutup diri dari otoritas keagamaan.

Untuk diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengaku sempat ditolak berdialog dengan Ponpes Al-Zaytun soal ajaran yang diberikan kepada santri.

“Diperlukan tabayun dari pihak Pesantren Al-Zaytun soal dugaan ajaran yang diajarkan Pesantren Al-Zaytun yang diduga menyimpang. Pihak Pesantren Al-Zaytun juga tidak boleh eksklusif dan menutup diri dari berbagai pihak, terutama otoritas keagamaan yang selama ini menjadi rujukan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Dia mengatakan dugaan penyimpangan ajaran agama itu harus diklarifikasi. Jadi, kata Ace, tidak timbul keresahan.

“Berbagai dugaan penyimpangan ajaran harus diklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat,” imbuhnya.

Ponpes Al-Zaytun Tolak Dialog dengan MUI
Sebelumnya diberitakan, MUI Jawa Barat tengah mengusut ajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu. Namun MUI mendapat sejumlah kendala yang menghambat proses penelusuran.

Dilansir detikJabar, Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan data dan informasi terkait apa pun yang ada di ponpes tersebut. Sayangnya, upaya MUI datang ke Al-Zaytun ditolak.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan data dan informasi terkait apa pun yang ada di ponpes tersebut. Sayangnya, upaya MUI datang ke Al-Zaytun ditolak.

“Sudah melakukan beberapa langkah, pengumpulan informasi data-fakta, kemudian tim ini akan melakukan kunjungan ke Al-Zaytun, dialog, tapi ditolak oleh pihak Al-Zaytun. Alasannya, sibuk untuk tahun ini,” kata Rafani saat ditemui di kantornya, Jumat (16/6).

Rafani menerangkan MUI Jabar sangat responsif sejak banyaknya aduan dari masyarakat tentang Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Namun, kata dia, pihak ponpes tidak kooperatif.

Rafani mengungkap Al-Zaytun maupun pimpinannya, Panji Gumilang, juga kerap membuat pernyataan kontroversial. Rafani menyebut pimpinan ponpes di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, itu sempat membuat pernyataan soal dibolehkannya perzinaan.

“Banyak kontroversi, yang terakhir itu zina boleh asal ditebus, komunisme, menganggap Indonesia tanah suci disamakan dengan tanah haram di Makkah, salat Idul Fitri perempuan diletakkan di saf terdepan, jami imam khatib,” ungkapnya