Wapres: Sudah Ada PBM Tangani Pemetaan Radikalisme di Rumah Ibadah

Jakarta – Akhir-akhir ini ramai dibicarakan terkait rumah ibadah yang dijadikan tempat penyebaran paham-paham kekerasan (radikalisme). Hal itu sebenarnya sudah lama disikapi pemerintah dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri (PBM).

”Sebenarnya kan rumah ibadah sudah ada aturannya yaitu PBM. Sebenarnya, PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menanganinya (radikalisme),” ujar Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (1/2/2022).

Meski sebelumnya ada konflik, dengan hadirnya PBM itu akan ada pengawasan di rumah ibadah untuk meredam kekhawatiran akan penyebaran ajaran radikalisme. Sebab, sudah ada solusi dan aturannya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskah bahwa sepanjang PBM itu aturan dipatuhi, akan terhindar konflik soal ibadah. ”Karena sudah detail, jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh. Nah, kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya law and enforcement-nya,” tegas Ma’ruf Amin.

Aturan PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 itu dikeluarkan atas kesepakatan dari berbagai majelis agama guna menghindari konflik. Bahkan Mabes Polri akan memetakan masjid di Indonesia sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme di sekitaran rumah ibadah.

Pernyataan ini diungkapkan Wapres menanggapi polemik yang terjadi pasca munculnya rencana Polri untuk memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah. Rencana itu menimbulkan protes keras.

Salah satunya dari Ketua Umum DMI yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla yang menegaskan tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.

”Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada di-baiat di masjid, macam-macam,” tegas JK.