tafsir khilafah
tafsir khilafah

Beda Tafsir Khilafah Menurut Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir [2]: HT (Masih) Berjuang Menegakkan Khilafah

Dalam pengantar Daulah Islamiyah, An-Nabhani memberikan penjelasan tegas bahwa generasi saat ini belum pernah menyaksikan Daulah Islam yang menerapkan Islam. Begitu pula generasi yang hidup pada akhir masa Daulah Islam (Daulah Utsmaniyah) yang berhasil diruntuhkan Barat. Mereka hanya dapat menyaksikan sisa-sisa negara tersebut dengan secuil sisa-sisa pemerintahan Islam.

Karena itu, sulit sekali bagi seorang muslim untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemerintahan Islam yang mendekati fakta sebenarnya sehingga dapat disimpan dalam benaknya. Pada posisi ini, lanjut An-Nabhani, generasi semacam ini tidak akan mampu menggambarkan Daulah Islamiyah tersebut, kecuali dengan standar demokrasi yang rusak dan yang dipaksakan penerapannya atas negeri-negeri Islam.

Selain itu, An-Nabhani juga mengingatkan bahwa saat ini, tsaqafah selain Islam (Barat; demokrasi) adalah penyebab terjajahnya umat Islam, namun pada saat yang sama, umat Islam mengambil tsaqafah dari Barat itu.  Padahal, Barat adalah kelompok yang selalu menjauhkan Islam dari pemerintahan (khilafah) dengan cara memecah-belah negeri-negeri kaum Muslim serta membius mereka dengan sikap phobia terhadap kekuasaan (khalifah).

Persoalan utama bukanlah mendirikan banyak negara, melainkan membangun negara yang satu di seluruh dunia Islam. Bukan juga mendirikan negara yang dinamakan Islam dan berhukum dengan undang-undang saja tanpa mengemban Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan ideologis).

Jadi, benuk negara yang diimajinasikan HT adalah sebuah negara untuk seluruh umat Islam dipenjujur dunia yang akan dapat melanjutkan kehidupan Islami yang terpancar dari aqidah; sekaligus menerapkan Islam di tengah-tengah masyarakat, setelah terlebih dahulu Islam merasuk ke dalam jiwa, mantap dalam akal, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Secara normatif, sistem khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islamiyah adalah hadis yang diriwayatkan olej Imam Muslim dari Abi Hazim, ia berkata: “Aku menemani Abu Hurairah selama lima tahun, kemudian aku mendengar ia bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

Baca Juga:  Menemukan Nalar Adil pada Negara Demokratis

“Bani Israil, yang mengatur urusan mereka adalah para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka digantikan oleh nabi yang lain, dan bahwasannya tidak ada Nabi sesudahku dan akan ada para khulafa, dan kemudian akan banyak sekali (jumlahnya).”

Berangkat dari pijakan Alquran dan hadis di atas, HT memberikan kesimpulan bahwa Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menerapkan sistem tersebut. Bahkan tidak hanya berdasarkan Alquran dan hadis, HT juga menyandarkan keyakinannya pada ijma’ sahabat.

HT mengklaim bahwa para sahabat telah bersepakat atas keharusan mengangkat (pengganti) bagi Rasulullah setelah beliau wafat. Pendapat ini juga didasarkan pada fakta sejarah bahwa sikap para sahabat yang menunda pemakanam jenazah Nabi Muhammad Saw sebagai bukti jelas bahwa para sahabat menyatakan bahwa pengangkatan khalifah adalah sebuah kewajiban.

Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Dalam buku rujukan otoritatif bagi HT, yakni Nidzam al-hukm fî al-Islam karya An-Nabhani dijelaskan bahwa:

…ان نظام الحكم في الاسلام نظام خللافة. الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا  في الدنيا لاقامة احكام الشرع الاسلامي, وحمل الدعوة الاسلامية الى العالم…

… sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah… sistem khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia..

Dengan demikian, sistem khilafah yang dipahami dan ditawarkan oleh Hizb Tahrir berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Perbedaan itu meliputi berbagai aspek seperti pemikiran, konsep, dan hukum-hukum yang diterapkan serta metode pengangkatan seorang khilafah.

Dari sistem pemerintahan yang berkembang di dunia ini, khilafah ada yang mengaitkan dengan sistem monarchi. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa pasca Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan diteruskan oleh khulafa’ rasyidin, sistem yang dipakai pada generasi selanjutnya, yakni era Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah menerapkan sistem monarchi (kerajaan).

Baca Juga:  Catatan Pencarian Jejak Khilafah di Nusantara (Bagian I)

Lain halnya dengan sistem republik, lazimya dalam sistem ini (presiden-khalifah) dibatasi dengan masa jabatan pada periode-periode tertentu saja. Sementara dalam sistem khilafah versi HT, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Begitu juga dengan sistem demokrasi. Bahkan bagi HT, menentang ideologi. Sebab, dasar sistem demokrasi adalah rakyat sebagai pemilik kehendak, kedaulatan, dan pemilik dalam hal pelaksanaanya.

Dengan demikian, tidak seorang pun yang berhak dapat dapat mengalahkan kekuasaan rakyat. Walhasil, rakyat bisa saja membuat aturan sesuai dengan kehendaknya. Sistem model ini, menurut HT, adalah sistem kufur karena ia adalah buatan manusia dan bukan merupakan hukum-hukum syar’i. Mengambil sistem ini dengan alasan apapun dan dalam kondisi bagaimanapun tidak diperbolehkan.

Satu hal berkaitan dengan Daulah Islamiyah, bahwa HT meyakini bahwa keberadaan negara Islam merupakan sebuah kenyataan di masa lalu dan akan menjadi kenyataan pula di masa depan. Karena itu, wajib atas muslim menegakkan Negara Islam, sebab Islam tidak akan terwujud dengan bentuk yang berpengaruh kecuali dengan adanya negara (khilafah). Demikian pula ngeri-negeri yang mayoritas berpenduduk Islam tidak akan dianggap sebagai Negara Islam kecuali daulah Islam yang menjalankan roda pemerintahannya.

Satu hal lagi berkaitan dengan bentuk negara. Dalam pandangan HT, di dunia ini hanya ada dua bentuk negara, yakni Dar al-Kufr dan Dar al-Islam. Negara Islam adalah negara yang dinakhkodai oleh khalifah yang dibai’at oleh seluruh umat Islam dan diakuti serta ditaati sebagai pemimpin tunggal yang memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum syara’ dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh negara. Sementara, negara kafir adalah negara yang di dalamnya menerapkan sistem hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan, meskipun mayoritas penduduknya Muslim.

Baca Juga:  Anak Tidak Shalat, Bolehkah Orang Tua Memukul?

Penggolongan negara itu didasarkan pada sistem hukum yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Agama minoritas dan mayoritas bukan menjadi ukuran. Pun HT menolak bahwa meskipun suatu negara mengklaim telah menjalankan hukum syara’ secara substantif, belum bisa digolongkan ke dalam Negara Islam. Jadi hukum tersebut harus terformalisasi dalam sebuah negara. Pemahaman seperti ini mengantarkan pada sebuah justifikasi bahwa negeri-negeri kaum Muslimin dewasa ini tidak ada satu pun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek pemerintahan, apalagi dalam seluruh aspek kehidupan.

Bagikan Artikel ini:

About Muhammad Najib, S.Th.I., M.Ag

Avatar of Muhammad Najib, S.Th.I., M.Ag
Penulis Buku Konsep Khilafah dalam Alquran Perspektif Ahmadiyah dan Hizb Tahrir

Check Also

perusakan masjid ahmadiyah

Perusakan Masjid Ahmadiyah Tak Sesuai dengan Syariat Islam!

Miris memang menyimak berita terkini terkait sejumlah massa yang merusak masjid milik jamaah Ahmadiyah di …

persatuan

Tafsir Kebangsaan [2]: Inilah Cara Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman

Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai macam golongan (firqah), madzhab, …