Ahmadiyah
Ahmadiyah

Haruskah Afirmasi Hak Beragama Ahmadiyah [4]: Mengapa Ahmadiyah Dilarang di Indonesia?

Ahmadiyah merupakan organisasi Islam lintas negara (transnasional). Di Indonesia, jemaah Ahmadiyah masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari difatwakan oleh MUI sebagai aliran sesat hingga ada sebagian pengikutnya mendapatkan perlakuan keras dari masyarakat. Kisaran tahun 2008 silam, aksi menolak dan mendukung Ahmadiyah pun mencuat tajam hingga menyedot tenaga dan pikiran.

Pusat Data dan Analisa Tempo pada tahun 2008 menerbitkan sajian mendalam ( Majalah) tentang Ahmadiyah, yang kemudian diberi judul “Nasib Ahmadiyah di Indonesia.” Kajian itu mengupas dan menelusuri tentang aksi kekerasan yang menimpa Ahmadiyah; banyak warga Ahmadiyah yang diusir, bahkan sebelum diusir diserang secara membati-buta, rumah mereka dibakar, masjid dirusak dan lain sebagainya.

Kala itu pemerintah berusaha meredam kecamuk massa melalui diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tahun 2008. Namun, pada Februari 2011, serangan warga terhadap Muslim Ahmadiyah kembali mengemuka. Kali ini terjadi di Cikeusik, Banten, yang menewaskan tinga anggota Ahmadiyah. Tidak selang lama, warga Ahmadiyah pun mendapatkan perlakuan yang tak manusiawi, ratusan diusir dari kampung mereka yang berada di daerah Lombok, NTB. Rentetan kekerasan lainya terhadap anggota Ahmadiyah pun terus berlangsung.

Dinamika di atas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya umat Islam Indonesia menerima Ahmadiyah sebagai organisasi yang harus diafirmasi hak keberagamannya. Ahmadiyah dan Syiah menjadi dua lembaga minoritas dan kerap tersisih di kancah dinamika keagamaan di Indonesia. Terlebih jika melihat sejarahnya, aksi persekusi dan lainnya kerap menimpa anggota Ahmadiyah sehingga pernyataan Menag memang berpotensi menimbulkan kegaduhan kembali.

Mengapa Dilarang?

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas II Tahun 1980 menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan. Bahkan fatwa ini kembali diteguhkan oleh MUI pada tahun 2005, yang menegaskan bahwa Ahmadiyah termasuk aliran sesat dan pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005.

Baca Juga:  Peringatan HUT RI 75 : Berdoa untuk Para Pejuang Indonesia, Bolehkah?

Lantas, apa yang menjadikan Ahmadiyah dilarang di Indonesia? Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang ajaran atau doktrin Ahmadiyah, bahwa diantara yang menjadi sorotan dan alasan utama Ahmadiyah dianggap sesat adalah paham tentang kenabiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Ahmadiyah mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW dan MGA juga dipercaya menerima wahyu. Dengan demikian, Ahmadiyah dipandang telah keluar dari ajaran Islam yang qath’i. Kepercayaan Ahmadiyah bahwa MGA adalah Nabi didasarkan pada pemahaman terhadap QS. Al-Ahzab [33]: 40.

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا 

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ahmadiyah menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut: “Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara laki-lakimu, akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan materai sekalian nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Lihat Muchlis Hanafi, Menggugat Ahmadiyah, 2011: 19).

Kata “khatam” yang diartikan sebagai materai mengandung maksud bahwa tiada Nabi dapat dianggap benar kalau kenabiannya tidak bermateraikan Rasulullah. Dengan pemahaman seperti ini, Mirza Ghulam Ahmad diklaim telah mendapatkan ‘materai’ pengesahan dari Nabi Muhammad dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad sehingga gelar Nabi pun menjadi melekat pada diri MGA.

Lebih jauh lagi, Ahmadiyah memahami bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir hanya dalam arti kata bahwa semua nilai dan sifat kenabian terjelma dengan sempurna-sempurnanya dan selengkap-lengkapnya dalam diri beliau. Khatam dalam arti sebutan terakhir untuk menggambarkan keagungan dan kesempurnaan adalah lazim disepakati.

Baca Juga:  Memahami Ayat-ayat Toleransi dan Perang [1]: Dualisme Wajah Islam?

Kemudian, sebagaimana dikutip dalam buku Muchlis Hanafi (2011: 21), Ahmadiyah menyandarkan bahwa risalah kenabian akan terus berlanjut pasca wafatnya Rasulullah pada sebuah riwayat. Bahwa beliau pernah bersabda: “Sekiranya Ibrahim (putra beliau) masih hidup, niscaya ia akan menjadi Nabi”. (HR. Ibn Majah, Vol. III. h. 1459-1460).

Masih menurut Muchlis Hanafi, bahwa kata ‘khatama” yang merupakan asal kata dari khatam, jika diartikan sebagai mematerai lantas dihubungkan dengan ‘legalitas’ kenabian MGA tidaklah tepat. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Mu’jam Muqayis al-Lughah—salah satu kamus Arab yang paling awal, kata yang terbentuk dari huruf kha-ta-ma, diartikan sebagai menutupi sesuatu, menstempel, mematerai karena sesuatu itu dapat distempel, disahkan dan dimaterai ketika telah mencapai tahap akhir.

Dengan begitu, arti pokok khatam adalah ‘mencapai akhir segala sesuatu’. Toh jika dipaksakan memakai makna mematerai, maka itu berarti karena sesuatu yang dimaterai itu telah mencapai batas akhir. Hal ini senada dengan sabda Nabi:

Tidak ada Nabi Sesudahku.” (HR. Bukhari). Juga dalam riwayat lain, Nabi bersabda: “Kenabian dan kerasulan telah terputus; karena itu, tidak ada nabi maupun rasul sesudahku.” (HR. Tirmidzi).

Karena perbedaan dalam tataran yang sangat fundamental (akidah) itulah, Ahmadiyah dilarang di Indonesia, setidaknya berdasarkan kajian yang mendalam oleh para ulama Indonesia yang tergabung dalam MUI. Sebenarnya ada ajaran lain yang menjadi sorotan oleh sementara kalangan yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang, diantara ihlwal konsep tentang Nabi Isa.

Memang, Ahmadiyah memiliki kepercayaan yang berbeda, namun perlakukan yang intimidatif dan anarkis seharunsya tidak dilakukan. Bagaimana pun juga, anggota Ahmadiyah memiliki hak untuk meyakini apa yang mereka anggap benar. Jika ada pihak yang tidak sepakat dan sependapat, maka tempuhlah langkah yang elegan dan bijaksana, bukan mengedepankan aksi kekerasan dan sejenisnya.

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About Muhammad Najib, S.Th.I., M.Ag

Avatar
Penulis Buku Konsep Khilafah dalam Alquran Perspektif Ahmadiyah dan Hizb Tahrir