Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Kritikan Sekjend Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan menyatakan ‘BNPT blunder terkait kriteria penceramah radikal’ langsung mendapatkan balasan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni dari Fraksi Nasdem. Menurut Syahroni justeru apa yang disebutkan oleh BNPT sudah tepat dan sesuai dengan tupeksi dari BNPT sehingga syahroni bingung sisi blundernya darimana.
Syahroni berpendapat bahwa BNPT sudah tepat dan jelas dalam memberikan kriteria sehingga dengan kriteria tersebut masyarakat berhati-hati dalam mengundang penceramah, itulah jobdesk dari BNPT sebagai lembaga yang di amanahi untuk melakukan koordinasi dalam bidang penanggulangan terorisme
“BNPT sudah tepat. Kriteria yang dikeluarkannya itu merupakan bentuk preventif pencegahan terorisme yang memang sudah menjadi job desk mereka. Jika MUI melihat itu blunder, ya silakan saja, tapi dilihat blunder dari mananya?” ucap Sahroni seperti dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).
Ia memandang, aksi para penceramah radikal ini memang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah meminta masyarakatnya untuk berhati-hati merupakan hal yang wajar.
“Menurut hemat saya, ini bukan sesuatu yang patut diributkan ya. Sangat wajar kok jika pemerintah maupun BNPT mewanti-wanti, meminta kita hati-hati dengan adanya penceramah radikal,” ujar dia.
“Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia terus meningkat,” imbuhnya.
Sahroni melanjutkan, aksi para penceramah radikal yang semakin mengkhawatirkan itu bisa dilihat dari penangkapan terduga penganut paham radikal dan ekstrem yang semakin meningkat. Menurut dia, hal itu berbahaya dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Karena kita tahu, mereka sangat anti demokrasi. Sistem thogut katanya. Jadi wajar jika mereka memang harus diwaspadai,” ujar Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni meminta semua pihak tidak terpancing dan saling memahami duduk masalah lebih dahulu dalam merespons pernyataan MUI yang menyebut langkah BNPT sebagai blunder. Ia berkata, prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila.
Menurutnya, segala perilaku yang membahayakan persatuan dan kesatuan, seperti anti-Pancasila, antibudaya, hingga antinegara, tidak bisa didiamkan saja.
Sebelumnya, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan membantah lima kriteria atau ciri penceramah radikal yang dikeluarkan oleh BNPT beberapa waktu lalu. Amirsyah mengkritik BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional.
“Kriteria pertama ini blunder karena tidak paham pada ajaran Islam seperti Khilafah,” kata Amirsyah dalam keterangan resminya, Selasa (8/3).
Amirsyah lantas menyinggung Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2021 memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memahami Jihad dan Khilafah tidak dipandang negatif.
Sebab, forum itu menegaskan nilai-nilai kesungguhan (Jihad) dan kepemimpinan (Khilafah) adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat dan bangsa.
Sebaliknya, Amirsyah justru membandingkan banyak ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme tidak pernah dijelaskan negara secara jujur. Begitu juga paham kapitalisme, liberal yang diterapkan saat ini justru menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk.
BNPT kemudian buka suara dengan menyebut indikator penceramah itu dibuat untuk kewaspadaan nasional terhadap paham radikalisme.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyebut penerbitan ciri-ciri penceramah radikal ini untuk pencegahan agar masyarakat bisa lebih waspada dalam mendengar ceramah.
“Untuk pencegahan, untuk kewaspadaan kita bersama atau kewaspadaan nasional,” kata Nurwakhid saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).
