wakil ketua mpr jazilul fawaid
wakil ketua mpr jazilul fawaid

Sekjen MUI Sebut BNPT Blunder, Waketum PKB: Lebih Baik Diam daripada Ngomporin Masyarakat

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) yang juga anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pencerah umat, bukan menjadi pengamat politik, apalagi menjadi mengompori umat, kritikan tersebut dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan yang menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) blunder terkait kriteria penceramah radikal.

Jazilul Fawaid bahkan secara tegas memberikan kritik agar lebih baik diam daripada memanaskan situasi dan berbicara yang bukan menjadi tupoksinya.

“Lebih baik diam, daripada ngomongin, apalagi ngomporin perkara yang bukan tugas dan kewenangannya,” ujar Jazilul kepada wartawan, seperti dikutip dari laman detik.com Selasa (8/3/2022).

Jazilul mengatakan Sekjen MUI mulai keluar dari tugasnya karena tidak memiliki tugas untuk mengawasi BNPT. Dia menjelaskan MUI seharusnya membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, bukan sebaliknya.

“Hemat saya, MUI ini yang sudah mulai keluar dari tugasnya untuk membantu pemerintah membangun kerukunan dan persatuan umat,” tuturnya.

“MUI tidak memiliki tugas mengkritik dan mengawasi BNPT, apalagi seakan ‘menyesatkan’ kriteria dari lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan terorisme,” sambung Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul heran dengan MUI yang kerap menjadi komentator politik. Jazilul mengatakan MUI sudah tidak mencerminkan penasihat agama lagi.

“Selama ini, saya pandang MUI jadi komentator politik, bukan penasihat agama, apalagi sebagai pencerah umat,” imbuhnya.

MUI Sebut BNPT Blunder soal Ciri Penceramah Radikal

Sebelumnya, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengkritik lima ciri penceramah radikal yang disampaikan BNPT. Amirsyah menyebut langkah BNPT itu blunder.

Kritik itu disampaikan Amirsyah dalam keterangan tertulis berjudul ‘Blunder Kriteria Radikal Ala BNPT’ yang diterima, Selasa (8/3). Amirsyah mengkritik satu per satu dari lima kriteria yang disampaikan BNPT.

Baca Juga:  Sekjen MUI: Takmir Jadi Garda Depan Edukasi Umat Soal Covid-19

“Pertama, BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kriteria pertama ini blunder karena tidak paham pada ajaran Islam seperti khilafah,” kata Amirsyah.

Amirsyah menyinggung ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme yang tidak pernah dijelaskan secara jujur. Selain itu, kata Amirsyah, paham-paham lain yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk tidak pernah disebut bertentangan dengan Pancasila.

 

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

raker penyelenggaraan ibadah haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas Minta Santri Semangat Menuntut Ilmu Dan Lawan Kebencian Terhadap Santri Dengan Prestasi

Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada para santri untuk terus menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, …

Sarasehan Penguatan Moderasi Beragama BNPT dan UMY

Cegah Virus Radikal Terorisme di Sekolah, BNPT Perkuat Moderasi Beragama Guru SMA/SMK se-DIY

Yogyakarta – Generasi Z dan generasi milenial antara usia 14-39 tahun menjadi generasi yang paling …