Masjid Besar De Pantin
Masjid Besar De Pantin

Berdalih Anti-Republik, Prancis Akan Tutup 76 Masjid

Paris – Pemerintah Prancis akan menutup 76 masjid yang dianggap menimbulkan potensi ancaman keamanan. Ke-76 masjid itu dinilai anti-Republik dan diduga mempromosikan separatisme.

Tindakan ini merupakan langkah yang dilakukan Prancis yang melakukan kampanye agresif  untuk melawan ekstremisme agama.

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan pihak berwenang menargetkan 76 masjid yang diduga mempromosikan separatisme, Kamis (4/12/2020).

“Di beberapa wilayah terkonsentrasi di negara ini, masjid-masjid jelas anti-Republik,” katanya dalam sebuah wawancara dengan radio RTL.

“Badan intelijen Prancis telah ‘mengikuti’ para imam yang mengkhotbahkan ide-ide yang bertentangan dengan nilai-nilai kami,” ujarnya.

Darmanin menekankan, bagaimanapun, bahwa institusi yang telah diidentifikasi berisiko menimbulkan ancaman keamanan hanyalah sebagian kecil dari lebih dari 2.600 tempat ibadah Muslim di Prancis.

“Dalam beberapa hari mendatang akan dilakukan pengecekan terhadap tempat ibadah tersebut. Jika keraguan ini dikonfirmasi, saya akan meminta penutupan mereka,” tulis dia di Twitter mengomentari hasil wawancara radio tersebut.

Darmanin juga mengumumkan bahwa 66 migran ilegal yang diduga telah teradikalisasi telah dideportasi. Tindakan keras itu adalah bagian dari serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi ekstremisme agama di Prancis.

Inisiatif pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari serangkaian serangan militan Islamis baru-baru ini di Prancis, yang dimulai dengan pemenggalan guru sekolah Samuel Paty pada bulan Oktober.

Sebuah masjid yang dituduh menjadi lokasi penghasutan kebencian yang menyebabkan pembunuhan terhadap Paty ditutup pada akhir Oktober.

Menanggapi pembunuhan Paty dan insiden berikutnya yang dikaitkan dengan ekstremisme agama, pemerintah Prancis berencana untuk mengeluarkan undang-undang yang luas yang bertujuan menghentikan separatisme.

Di bawah undang-undang yang diajukan oleh Presiden Emmanuel Macron, setiap anak di Prancis akan diberi nomor identifikasi yang akan digunakan untuk memastikan bahwa mereka bersekolah. Orangtua yang membuat anak-anak mereka tidak bersekolah atau tetap di rumah bisa menghadapi denda dan bahkan hukuman penjara.

Baca Juga:  Sekian Lama Menunggu, Alhamdulillah, Akhirnya Muslim Tasmania akan Miliki Masjid Pertama

Tindakan tersebut akan berlaku untuk semua anak, tidak hanya mereka yang berasal dari rumah tangga Muslim. Undang-undang yang diusulkan akan ditinjau oleh kabinet pemerintah minggu depan.

Macron telah mengambil langkah untuk mengendalikan ekstremisme. Atas desakannya, Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM) telah setuju untuk membuat sebuah organisasi yang akan mengeluarkan akreditasi untuk para imam. Akreditasi dapat dicabut jika para pemimpin agama mendukung pandangan ekstremis.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

PMII

ACT Terindikasi Pendanaan Terorisme, PMII Sarankan Kader Lebih Selektif Memilih Lembaga Filantropi

Jakarta —  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi yang diduga berkaitan dengan …

menko pmk muhadjir effendy

Resmi Cabut Izin PUB ACT, Pemerintah Sisir Izin Lembaga Pengumpul Donasi Lain

Jakarta – Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sedang dalam sorotan karena terindikasi menyelewengkan dana umat, …