seorang polisi berjaga di depan masjid agung paris prancis
seorang polisi berjaga di depan masjid agung paris prancis

Prancis Berencana Tutup 7 Masjid dan Asosiasi Muslim Yang Terindikasi Berafiliasi Garis Keras

PARIS – Sejak Presiden Prancis, Emanuelle Macron berkuasa beberapa kejadian teror menimpa Prancis, sehingga pemerintahan Macron memperketat aturan, namun aturan yang dikeluarkan justeru menyasar satu pihak secara tidak langsung yaitu kelompok muslim sehingga sempat memunculkan berbagai protes dari dalam dan luar negeri.

Aksi terorisme yang terjadi kemudian memicu sikap pemerintah Prancis untuk menyelidiki masjid-masjid yang ada diwilayah Prancis dan menutupnya jika terdapat indikasi berafiliasi dengan islam garis keras. Tahun ini pemerintah Prancis kembali berencana menutup tujuh masjid dan asosiasi yang mereka duga terdapat hubungan dengan islam garis keras.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, menyebut mereka yang ditutup diduga mempromosikan Islamisme radikal.

Darmanin juga menyambut baik keputusan menutup sebuah masjid di kota Allonnes selama enam bulan, dengan alasan membela Islam radikal. Rekening bank pengelola masjid juga disita.

Tak hanya itu, dia menambahkan sejauh ini 13 asosiasi telah ditutup di negara itu, sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat.

Dilansir di Anadolu Agency dan republika.co.id Rabu (27/10), 92 dari 2.500 masjid di negara tersebut telah ditutup akibat pemeriksaan yang dilakukan otoritas terkait.

Darmanin mengatakan sejak September 2020, izin tinggal 36 ribu orang asing telah dibatalkan dengan alasan orang-orang tersebut mengancam ketertiban umum.

Pada Agustus lalu, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang “anti-separatisme” yang kontroversial. RUU ini menuai kritik karena menyudutkan Muslim, dan akhirnya hanya menghapus dua pasalnya.

RUU itu disahkan oleh Majelis Nasional pada bulan Juli, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.

Pemerintah mengklaim undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis. Tetapi, para kritikus meyakini undang-undang itu membatasi kebebasan beragama dan meminggirkan umat Islam.

Baca Juga:  ISIS Danai Teror Bom Paskah Sri Lanka dengan Bitcoin

RUU tersebut juga dikritik karena menargetkan komunitas Muslim Prancis yang terbesar di Eropa, dengan 3,35 juta anggota komunitas. RUU ini juga memberlakukan pembatasan pada banyak aspek kehidupan mereka.

Undang-undang mengizinkan pejabat campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi mereka, serta mengontrol keuangan asosiasi dan LSM yang berafiliasi dengan Muslim.

Tak hanya itu, aturan tersebut juga membatasi pilihan pendidikan Muslim dengan membuat homeschooling yang tunduk pada izin resmi.

Berdasarkan undang-undang yang sama, pasien dilarang memilih dokter berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau alasan lain. Di sisi lain, ‘pendidikan sekularisme’ diwajibkan bagi semua pegawai negeri.

Prancis menuai kritik dari organisasi internasional dan LSM, terutama PBB, karena menargetkan dan meminggirkan Muslim dengan hukum.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

undangan non muslim

Fikih Toleransi (6): Menghadiri Undangan Non Muslim

Toleransi yang sejatinya merupakan ajaran Islam mulai menipis, bahkan dianggap bukan ajaran Islam. Ini terjadi …

toleransi

Khutbah Jumat – Islam dan Toleransi

Khutbah Pertama اَلْحَمْدُ لله الَذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَهَدَانَا إلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطِ الَذِيْنَ …