kebijakan pemimpin
kebijakan pemimpin

Kaidah Fikih: Garis-garis Haluan Kebijakan Pemimpin

Kriteria yang paling mendasar dan sangat prinsip bagi seseorang yang akan memberikan keputusan untuk khalayak umum, baik ditingkat dan unit terkecil, semisal Rukun Tetangga, hingga urusan negara dan pemerintahan, adalah ia berkepribadian bijaksana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bijaksana diartikan sebagai orang yang selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikiran. Di samping itu, bijaksana juga berarti pandai dan hati-hati, cermat, teliti, saat menghadapi masalah dan situasi sulit.

Bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat yang dipimpinnya tentunya perlu garis-garis yang menjadi patokan dan barometer dalam bertindak dan memutuskan, sehingga keputusan tersebut benar-benar bijak dan sesuai harapan bersama. Fikih sebagai panduan hukum praktis memiliki tanggung jawab untuk mengawal kriteria dan garis-garis kebijakan bagi seorang pemimpin, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini:

تَصَرُّفُ اْلاِمَامِ عَلىَ الرَّعِيَّةِ مَنُوْ طٌ بِاْلمَصْلَحَةِ.

(tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah)

Artinya: “Tindakan seorang pemimpin (imam) terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.”

Maksud kaidah ini bahwa setiap pemimpin, baik dalam lingkup kecil maupun setingkat pemimpin negara harus mengkaitkan dan mendasarkan segala bentuk implementasi kebijakan yang ditetapkan terhadap adanya unsur manfaat dan kemaslahatan yang berkesinambungan, baik kemaslahatan dalam aspek agama maupun aspek sosial kemasyarakatan. Sebab syariat Islam mengamanatkan di pundak para pemimpin untuk mengarahkan dan memberi nasihat bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, menjadi keharusan bagi para pemilik kekuasaan agar mendasarkan segala kebijakannya terhadap kemaslahatan sosial. Sebab, pada dasarnya mereka tidak bertindak atas kepentingan dirinya sendiri, melainkan mereka berposisi sebagai wakil rakyat dalam mengatur dan menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, menjaga hak-hak mereka, memperbaiki kebobrokan moral, menciptakan rasa aman, mengembangkan keilmuan, menghindarkan dari segala bentuk kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan sosial dengan sebaik-baiknya. (Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 2009), hal. 493).

Aplikasi kaidah: Kebijakan seorang pemimpin yang memberikan toleransi gugur qishash bagi kasus pembunuhan dengan tersangka berinisial AF yang tidak memiliki wali menjadi tidak absah, dikarenakan keputusan ini dianggap tidak mewakili kemaslahan umum jika harus dilepas secara cuma-cuma. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menggugurkan qishash.

Dalam mengelola keuangan negara, seorang pemimpin harus memprioritaskan dan memperhatikan sektor-sektor yang dapat mewujudkan kemaslahatan sosial dan berkeadilan dalam mengalokasikan angggaran. (Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, Al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, hal. 165).

Hikmah kaidah dalam kehidupan: keadilan dan kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh seluruh rakyat yang dipimpin merupakan nilai prinsip dalam kepemimpinan. Apapun latar belakang seorang pemimpin jika belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam usahanya yang paling maksimal, maka ia bukanlah pemimpin sejati, tetapi hanyalah menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk tujuan pribadinya.[]

Wallahu a’lam Bisshawab.

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (10): Syarat-Syarat Mujtahid

Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat mujtahid. Uraian sebelumnya telah mengulas syarat mujtahid yang …

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …

escortescort