Macron Ultimatim Pemimpin Muslim Prancis
Macron Ultimatim Pemimpin Muslim Prancis

Macron Ultimatum Pemimpin Muslim Prancis Taati ‘Piagam Nilai-Nilai Republik’

Paris – Setelah sempat reda pemberitaan terkait penghinaan dan pendiskreditkan Islam, Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mengeluarkan pernyataan keras terhadap para pemimpin Muslim di Prancis. Macron memberi ultimatum 15 hari kepada Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM) untuk menerima isi ‘Piagam Nilai-nilai Republik’.

“Dua prinsip akan tertulis hitam di atas putih dalam piagam itu, yakni penolakan atas politik Islam dan campur tangan asing,” kata satu sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan itu, dilansir di BBC, Jumat (20/11/2020), dikutip dari laman Republika.co.id.

Piagam ini dikeluarkan Macron menyusul tiga serangan kurang dari sebulan ini. Macron memang begitu membela sekulerisme Prancis setelah serangan itu, termasuk soal pemenggalan terhadap seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad selama kelas kebebasan berekspresi bulan lalu.

Piagam tersebut akan menyatakan Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, di samping juga melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim. Pada Rabu lalu, Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin bertemu dengan delapan pemimpin CFCM di Istana Elysee.

Pembentukan Dewan Imam Nasional juga disepakati. CFCM sendiri dilaporkan telah sepakat membentuk Dewan Imam Nasional, yang kabarnya akan memberikan akreditasi resmi bagi para imam yang dapat ditarik.

Macron juga telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi apa yang disebutnya “separatisme Islam” di Prancis. Langkah-langkah tersebut termasuk RUU yang luas yang berupaya mencegah radikalisasi. RUU itu diresmikan pada Rabu.

Ada sejumlah langkah-langkah pencegahan radikalisasi di antaranya, pembatasan sekolah di rumah dan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama, dan memberi anak nomor identifikasi berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk memastikan mereka bersekolah. Orang tua yang melanggar bisa menghadapi hukuman enam bulan penjara serta denda besar.

Baca Juga:  Hati-hati Memilih Calon Pemimpin yang Terlalu Ambisi

Selanjutnya, ada larangan berbagi informasi pribadi seseorang dengan cara yang memungkinkan mereka ditemukan oleh orang-orang yang ingin menyakitinya. Rancangan undang-undang tersebut akan dibahas oleh kabinet Prancis pada 9 Desember 2020.

“Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman kaum Islamis,” kata Darmanin kepada surat kabar Le Figaro.

Bagikan Artikel

About redaksi

Avatar